Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum bisa berbuat banyak mengenai persampahan. Pasalnya, sejak awal tahun hingga saat ini retribusi dari jasa pelayanan sampah hanya tercatat hanya Rp 333 juta. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Persampahan DLH Lombok Utara Vian Hendrayadi, Kamis (4/8).
Baca Juga: Pemilihan DPD RI Dapil NTB 2024, Pendatang Baru Berpotensi Tumbangkan Petahana
Menurutnya, jumlah tersebut memiliki persentase sekitar 27 persen. Artinya persentase ini masih sangat jauh dari apa yang menjadi target yaitu tercatat Rp 1,2 miliar. Banyak faktor yang menenggarai masih minimnya pendapatan retribusi itu, selain baru bangkitnya pariwisata di tiga gili kesadaran masyarakat mengenai jasa pelayanan sampah menurutnya harus terus ditingkatkan. Hal ini menjadi PR bagi pihaknya untuk terus menggenjot di sisa waktu masa anggaran tahun 2022 ini.
“Jumlah ini memang masih jauh, makanya saya kira ini tidak akan bisa terkejar sesuai target. Banyak faktor yang melandasi, karena tidak semua masyarakat menjadi pelanggan UPT,” ujarnya.
Dijelaskan, pesimisme pihaknya dibarengi dengan rencana usulan penurunan target retribusi di APBD Perubahan 2022 ini. Pihaknya akan mengusulkan penurunan target sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, persentase tersebut dirasa masih lebih baik ketimbang tahun 2021 lalu, yang mana kala itu dari target Rp 1,2 miliar sedang realisasinya hanya Rp 276 juta. Sementara pada tahun 2020 dari target yang sama realisasi yang tercatat di angka Rp 294 juta. Dengan demikian nominal yang sudah terkumpul tahun ini diharapkan bisa naik lagi sebelum akhir tahun.
“Tahun 2020 kita juga minya penurunan target retribusi jadi Rp 300 juta. Tahun 2021 penurunan target retribusinya sekitar Rp 250 juta. Ini kita masih mending, makanya kita akan usulkan perubahan besok,” jelasnya.
UPT Persampahan disebutnya tidak semua bekerjasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPS3R. Mayoritas pendapatan yang paling tinggi dari KSM hanya berkutat pada KSM di tiga gili. Kendati demikian, karena sejumlah hotel di pulau tengah belum stabil lantaran pandemi Covid-19 maka pembayaran retribusi sampah angkanya nyaris fluktuatif.
Vian mengaku pada bulan ini saja KSM di Gili Air hanya menyetor sekitar Rp 6 juta. Hal ini diperparah lantaran dari 200 ribu lebih warga Lombok Utara hanya sekitar 4 ribu Kepala Keluarga (KK) yang menjadi pelanggan.
“Dari semua jumlah KK kita di KLU cuma 4 ribu pelanggan. Artinya ini cuma 5 persen saja. Kita berharap bisa bekerjasama dengan pihak desa supaya mereka bisa menyosialisasikan kepada warganya untuk bekerjasama ke depan,” katanya.
Mengenai tenaga yang ada di UPT Persampahan menurutnya hal ini berbanding lurus dengan ketersediaan armada yang ada. Estimasi penduduk membuang sampah kofisiennya yaitu 0,4 kg warga memproduksi sampah perhari perorang. Jika ditotal seluruh jumlah penduduk totalnya bisa mencapai puluhan ton sampah. Sementara jumlah tenaga untuk sopir dum truck beserta petugas tercatat 69 orang, untuk tenaga di TPA 13 orang, tenaga di TPST 12 orang, untuk pengangkut sampah di tiga gili 14 orang, tenaga sapu jalan sebanyak 59 orang, dan tenaga kebersihan pasar sebanyak 12 orang.
“Sesuai dengan sarana prasarana untuk jumlah tenaga saya kira ini sudah cukup. Kalau sekarang ini nambah 5 dum truck terus dengan yang sudah ada 7 dum truck totalnya jadi 12 dum truck, dan ditambah kita punya sarana 8 amrol,” ucapnya.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun
“Kita harap kedepan bisa menjadi BLUD sehingga kinerja kita bisa ditingkatkan. Apalagi nanti setelah ada produk persampahan yang kita hasilkan maka itu bisa menambah target retribusi,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
