Gerbangindonesia, Lombok Utara – Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kerap dinilai memperlambat pengesahan APBD. Terhadap hal ini, Ketua DPRD KLU Artadi memberikan klarifikasi, belum lama ini Artadi menilai persoalan pokir itu merupakan bentuk perjuangan terhadap keberpihakan ke masyarakat.
Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap
“Kalau molor waktu pembahasan anggaran karena Pokir itu betul. Karena kami harus memastikan itu, untuk menjawab permintaan masyarakat,” ungkap Artadi kepada GerbangIndonesia, Kamis (02/03/2023).
Dikatakannya, pada saat pembahasan anggaran, permasalahan Pokir kerap menjadi tarik ulur dengan pemerintah daerah. Pihaknya sangat tegas terhadap persoalan ini lantaran Pokir merupakan permintaan masyarakat.
“Makanya sekarang saya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakannya. Karena berapa sih porsi yang diberikan Pemerintah KLU,” katanya.
Dari jumlah APBD KLU 2023 sebesar Rp 937 miliar, pihaknya hanya diberikan Rp 40 miliar untuk Pokir. Jumlah ini menurun dibandingkan Pokir tahun lalu yang mencapai Rp 50 miliar lebih. Padahal menurutnya, Pokir ini juga untuk menjawab visi dan misi kepala daerah. Jumlah pokir tahun ini menurun dengan alasan kondisi keuangan daerah. Namun jika melihat kondisi belanja OPD yang cukup besar, alasan tersebut dirasa kurang relevan.
“Jika pemerintah daerah tidak serius terkait Pokir ini, itu tidak menjadi persoalan. Hal itu bisa saja ditiadakan dengan syarat Pemda KLU mengakomodir apa yang menjadi usulan masyarakat melalui reses para dewan,” jelasnya.
“Yang kami khawatirkan tatkala kita reses masyarakat meminta apapun itu dan kami jawab itu di Pemda, kan jadi masalah nanti,” imbuhnya.
Mantan ketua Komisi III DPRD KLU ini tidak membantah mengenai pembahasan anggaran yang kerap molor karena Pokir. Hal tersebut dikarenakan pihaknya harus memastikan kejelasan Pokir sebagai jawaban atas permintaan masyarakat. Meski begitu, dirinya tidak sepakat dengan adanya bahasa provokatif yang mengatakan DPRD tidak mau menyetujui anggaran karena Pokir. Sebab program yang dirasakan langsung masyarakat selama ini adalah Pokir dewan.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Untuk tahun ini kami minta Rp 3 miliar untuk satu dewan, dan yang disetujui hanya Rp 1,1 milliar untuk anggotanya, sedangkan pimpinan hanya Rp 2 miliar,” tandasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
