Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang cukup besar tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Sumberdaya Infrastruktur dan Kewilayahan (PSIK) Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Lombok Utara Alfian Zubair, Senin (6/3).
Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap
Menurutnya, total jumlah anggaran itu tercatat sekitar Rp 17 miliar dan itu sudah dibagi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola bidang Kesra, Kesehatan, serta Penegakkan dan Hukum. Porsinya pun sudah diatur sebagaimana juklak dan juknis sesuai PMK Nomor 215 Tahun 2021. OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP yang telah dialokasikan untuk tahun ini.
“Kegiatannya beragam, kami di sini hanya melakukan koordinasi serta evaluasi jangan sampai keluar dari juklak juknis,” ungkapnya.
Dijelaskan, untuk bidang Kesra dialokasikan sebanyak 40 persen dari total anggaran, sementara pada Kesehatan tercatat 50 persen, dan penegakkan dan hukum sekitar 10 persen. Kegiatan seperti sosialisasi, pembangunan fisik yang outputnya mengarah pada petani tembakau, serta edukasi menyangkut bahaya tembakau ilegal jadi sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD dimaksud. Pihaknya menegaskan supaya dinas bisa semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran tersebut supaya tidak menjadi silpa.
“Sasarannya petani tembakau dan kesehatan dampak dari tembakau penanganan tanggungjawab sosial. Dikes mengelola anggaran ini paling besar,” jelasnya.
Jumlah Rp 17 miliar ini dikatakan lebih besar ketimbang tahun sebelumnya, di mana tercatat pada APBD murni 2022 teralokasi Rp 5 miliar anggaran DBHCHT namun pada APBD Perubahan 2022 pemerintah daerah mendapat anggaran tambahan yang jika ditotal mencapai Rp 12,3 miliar. Hanya saja, untuk realisasinya OPD teknis yang melaksanakan kegiatan hanya mampu mengeksekusi anggaran DBHCHT sebanyak Rp 11,37 miliar dengan persentase 95 persen.
“Hal ini wajar karena pasti ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi. Tapi yang penting kami di sini melihat output dan outcamenya sesuai dengan juklak dan juknis,” katanya.
Membengkaknya anggaran DBHCHT tahun ini menurutnya tidak lepas dari sumber-sumber baru yang bisa digali oleh pemda. Pasalnya, tahun sebelumnya praktis hanya mengandalkan cukai saja, kendati untuk selanjutnya selain cukai juga tembakau serta dari sisi penjualan. Sehingga KLU mendapatkan anggaran yang jumlahnya dirasa cukup besar.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Kita tetap melakukan rakor sekali 3 bulan sejauh mana realisasinya, untuk sekarang ini OPD sudah mulai melakukan survei awal,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli







