
Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara nomor urut 2 Danny Ridawan dan Dr.TGH Zaki Abdilah (DZ) berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan krisis air di Gili (Trawangan, Meno) jika terpilih menjadi pemimpin. Bahkan pasangan muda itu bertekat akan menuntaskan persoalan air masyarakat di pulau penghasil PAD terbesar di kebupaten termuda di NTB itu dalam program 100 hari kerja.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
“Jika pasangan Danny-Zaki terpilih kita akan tuntaskan persoalan kerisi air di Gili Meno dan Trawangan dan persoalan itu akan menjadi prioritas kami dalam program 100 hari kerja,” ungkap Calon Bupati KLU Danny Ridawan usai debat ke dua yang digelar KPUD Lombok Utara, Rabu (13/11/2024) di Medana Bay Marina.
Menurut Danny, ada banyak celah dan cara untuk menyelesaikan persoalan air dan kerusakan lingkungan yang disebebkan oleh aktifitas PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN) tersebut, diantaranya membatalkan surat penolakan pemasangan pipa bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan kembali memperjuangkan anggaran pipa bawah laut itu ke pemerintah pusat.
“Jika tidak memungkinkan di pusat, kita akan tinjau dan evaluasi kembali KPBU dengan PT.TCN, bahkan kita akan menganggarkan lewat APBD sesuai dengan saran dari KPK. Saya yakin DPRD kita akan setuju dengan hal ini karena ini hajat hidup masyarakat,” jelasnya.
Wakil Bupati KLU itu menilai, persoalan kerusakan terumbu karang (Alam Bawah laut) yang menjadi daya tarik wisatawan dunia ini menjadi pelajaran penting sekaligus preseden buruk bagi investasi di Lombok Utara, dimana kedepan jika Danny-Zaki di takdirkan untuk memimpin masyarakat Lombok Utara iklim investasi yang masuk ke daerah harus dan wajib menguntungkan masyarakat dan tidak merugikan daerah.
“Jika Danny-Zaki di takdirkan menang, saya akan langusung pergi ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan pipa bawah laut agar bisa disambungkan dari Gili Air, Meno dan Trawangan,” katanya.
Danny menjelaskan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, maka itu pemerintah wajib memikirkan solusi kongkrit baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk menuntaskan persoalan ini, jika droping air yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dirasa tidak maksimal maka ke depan pihaknya akan bersurat ke pemerintah provinsi untuk mengaktifkan kembali PT. Bal untuk solusi jangka pendek masyarakat.
“Kita juga akan bersurat ke Pj. Gubernur untuk mengaktifkan kembali PT. BAL untuk solusi jangka pendek, sembari kita mengupayakan pipa bawah laut dari kementrian sebagai solusi jangka panjang, karena keberlangsungan hidup masyarakat harus tetap berlanjut dan kebutuhan air harus tetap terpenuhi,” jelasnya.
Lebih lanjut Danny menuturkan, sebagai refresentasi pemerintah tentu pihaknya tidak menutup mata atas peroalan ini, namun kewenangan wakil bupati tidak dalam kapasitas mengambil kebijakan sehingga ia tidak bisa berbuat banyak, maka kedepan jika ia dan Dr. Zaki Abdilah di takdirkan untuk memimpin Lombok Utara tidak ada alasan untuk tidak mengamini keinginan masyarakat mengalirkan air baku melalui pipa bawah laun mengingat kajian dari BWS menunjukan bahwa KLU surplus air bahkan titik-titik pemasangan pipa juga sudah ada kajiannya.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kajian BWS terkait air sudah ada dan bahkan lombok utara dinyatakan surplus, begitu juga dengan titik-titik pemasangan pipa sudah melalui kajian-kajian. Bila perlu nanti kita bersama masyarakat satu suara pergi ngamen ke pemerintah pusat untuk meminta kembali anggaran yang dulu di tolak, jika mentok kita berupaya untuk menganggarkan melalui APBD kita,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli






