Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta untuk mengevaluasi vendor yang digunakan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) KLU ke-17. Vendor yang menyediakan panggung dan perlengkapan tersebut, diduga meminta bayaran terhadap anak-anak yang akan manggung dalam perayaan Hari Anak Nasional (HAN). Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Lombok Utara, Artadi Kamis (24/07/2025).
Menurutnya, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah sepanjang gelaran HUT Lombok Utara. Pasalnya, pihak LPA dan juga NGO bahkan sempat adu mulut dengan oknum vendor tersebut lantaran anak tidak diberikan akses naik panggung. Mereka bahkan membebankan biaya tambahan sebesar Rp 1 juta jika anak-anak asli Lombok Utara ingin tampil. Artadi mengku miris dengan munculnya kejadian itu sebab bagaimanapun vendor sudah dikontrak oleh pemda sehingga idealnya permintaan semacam itu harus dipenuhi.
“Dari awal saya sudah katakan kenapa tidak menggunakan vendor lokal saja, kenapa harus dari luar. Ini anak-anak kita sendiri mau tampil kok disuruh bayar sementara mereka sudah di kontrak oleh pemda,” ujarnya.
Evaluasi itu diharuskan, mengingat Lombok Utara sendiri disebutnya tidak kurang sumber daya untuk menyediakan peralatan guna menunjang berbagai kegiatan khususnya Hari Jadi Daerah. Ia berharap supaya kedepan Pemda lebih berhati-hati menunjuk rekanan apalagi yang tidak mengetahui secara persis kultur masyarakat Dayan Gunung.
“Ini jadi bahan evaluasi pemda jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi, apa kurangnya masyarakat kita kenapa tidak tunjuk yang di sini saja. Apalagi itu biayanya juga tidak sedikit,” tandasnya.
Kekecewaan menyangkut kejadian ini juga diutarakan salah seorang warga Kecamatan Gangga, Wiramaya Arnadi. Ia menyebut penunjukan vendor oleh pemda terkesan subjektif dan dipaksakan. Sehingga ketika ada kejadian seperti kemarin sore itu, pihak vendor terkesen ogah, acuh, dan enggan bertanggungjawab. Ia menyebut Aparat harusnya menyelidiki penunjukkan itu jangan sampai ada deal tertentu yang justru menguntungkan salah seorang pejabat.
“Jangan ada pejabat yang bermain dengan ditunjuknya vendor dari luar itu. Kami di sini banyak sekali yang memenuhi kapasitas dan komepetensi kok malah dipaksa menggunakan vendor luar,” katanya.
Diketahui, usai anak-anak ditolak tampil dan diduga diminta sejumlah uang beredar video pihak LPA KLU dan NGO adu mulut dengan oknum vendor. Sontak hal ini mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat, mereka mengekspresikan kekecewaanya bahkan salah seorang pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tarpiin Adam melalui Akun Facebooknya, meminta supaya Polres memeriksa anggaran penunjukan vendor tersebut.(iko)
