Gerbangindonesia.co.id – Lahat — Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lahat dan DPRD setempat tengah menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan keras dari Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang videonya ramai beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lahat pada Selasa (21/4/2026). Dalam kesempatan itu, Bursah mengungkapkan kekecewaannya terhadap peran Sekretaris DPRD (Sekwan) yang dinilai tidak mampu menjaga komunikasi yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif.
Permasalahan bermula dari tertundanya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung di DPRD Lahat. Penundaan tersebut menimbulkan polemik internal sekaligus memancing perhatian masyarakat luas.
Menurut Bursah, kondisi ini tidak hanya sebatas kendala teknis, melainkan menunjukkan adanya persoalan koordinasi yang kurang optimal. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati, Widia Ningsih, telah memberikan pemberitahuan terkait ketidakhadiran mereka karena adanya agenda penting di Jakarta.
Ia menilai, situasi tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan penyesuaian jadwal tanpa memicu konflik. Namun, yang terjadi justru memperuncing hubungan antar lembaga, sehingga Bursah secara tegas meminta Sekwan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Di sisi lain, Bursah menegaskan bahwa dirinya tetap menerima kritik sebagai bagian dari proses evaluasi dalam pemerintahan. Ia menilai kritik publik memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan kinerja.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekwan maupun pimpinan DPRD Lahat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah ke depan.(red)
