Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah proaktif dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Upaya ini ditandai dengan pertemuan Bupati Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik dengan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan kondisi ekonomi terkini yang menunjukkan arah positif. Salah satu indikatornya adalah stabilitas harga kebutuhan pokok yang semakin terjaga. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi kerja sama antarwilayah, termasuk kolaborasi dengan daerah di Sulawesi Selatan dalam menjaga harga komoditas cabai.
Dampak dari langkah tersebut terlihat pada penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,06 persen pada pekan ketiga April, yang mencerminkan inflasi daerah yang lebih terkendali.
Tak hanya fokus pada pengendalian harga, Pemkab Lombok Timur juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di sisi lain, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus didorong sebagai salah satu penopang pendapatan daerah.
Saat ini, enam BUMD yang dimiliki Lombok Timur telah menyumbang dividen lebih dari Rp20 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih adanya berbagai kendala, seperti peningkatan kompetensi SDM, harmonisasi regulasi, hingga perluasan pangsa pasar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme pegawai, penguatan tata kelola, hingga dorongan inovasi bisnis di lingkungan BUMD.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan apresiasi atas capaian Lombok Timur, terutama dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi daerah. Pemerintah pusat juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan lanjutan.
Dukungan tersebut meliputi rencana pemberian dana insentif yang akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026. Selain itu, pemerintah pusat siap memfasilitasi perizinan karantina untuk komoditas porang sebagai syarat ekspor ke pasar Tiongkok.
Tak hanya itu, peningkatan kapasitas pengelola BUMD juga menjadi perhatian, dengan rencana pelatihan bagi para manajer guna memperkuat daya saing perusahaan daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Lombok Timur diharapkan mampu terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(dan)
