Gabungan Asosiasi Keparawisataan Lombok Timur saat hearing di Kantor DPRD Lotim, Senin (12/7). FOTO SUPARDI/GERBANGINDONESIA

GerbangIndonesia, Lotim – Gabungan Asosiasi Keparawisataan Lombok Timur mendatangi Kantor DPRD Lotim, Senin (12/7). Kedatangan mereka untuk hearing terkait Surat Keputusan (SK) pengangakatan pengurus Badan Promosi Parawisata Daerah (BPPD) Lotim beberapa waktu lalu.

Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia (HPWI) Lotim, Suryadi menilai, SK BPPD Lotim tersebut bermasalah. Sehingga dirinya dan asosiasi parawisata yang lainnya meminta Dinas Parawisata Lotim meninjau kembali SK tersebut.

“Menurut kami ada yang salah dalam Pansel BPPD itu, sehingga perlu ditinjau kembali,” terangnya saat dikonfirmasi.

Selai itu, kata dia, dalam pengumuman perekrutan anggota BPPD tersebut juga dirahasiakan oleh Dispar dan beberapa asosiasi keparawisataan juga tidak dilibatkan dan tidak dimasukkan menjadi anggota BPPD.

Baca Juga: Kadoin Aurel Hermansyah Mobil Mewah, Posisi Tangan Atta Halilintar Disorot

Menurut Suryadi, HPWI merupakan garda terdepan promosi parawisata Indonesia. Sehingga perlu sinergitas antara HPWI dan BPPD untuk memajukan pariwisata, khususnya di Kabupaten Lotim.

“Paling tidak Asosiasi ASITA dan HPWI ini dilibatkan di BPPD ini. Ini malah kedua asosiasi ini tidak dilibatkan,” ketusnya.

Sementara itu, Kadis Parawisata Lotim, H Mugni menyampaikan, dalam perekrutan anggota dan Pansel BPPD tersebut dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Bupati yang berlaku. Selain itiu menurutnya, Pansel sudah dilakukan sesui dengan prosedur yang ada.

“Sampai batas yang ditentukan, yang berdaftar ada delapan orang. Sedangkan yang kita butuhkan empat orang, tapi saya serahkan proses seleksinya kepada Pansel,” jawabnya santai.

Lanjut dia, pembentukan Pansel juga sudah dilakukan secara terbuka dari golongan akademisi dan bidang parawisata yakni Universitas Hamzanwadi, Poltekpar dan STP Mataram.

“Waktu Pansel itu saya juga tidak hadir, saya meninggalkan proses itu agar tidak ada anggapan faktor kedekatan dan lain-lain, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori menjelaskan, dalam perekrutan BPPD harusnya diserahkan langsung kepada Asosiasi Parawisata langsung untuk memilih pengurus dan anggotanya.

Baca Juga: Usai Minta Maaf, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Akhirnya Direhabilitasi

“Kenapa tidak diserahkan langsung kepada asosiasi untuk memilih? Kan mereka bisa bertanggung jawab,” sarannya.

Di satu sisi dirinya berharap, bagi pengurus BPPD yang sudah dibuat agar bisa menunjukkan eksistensinya untuk kemajuan parawisata Lotim. Ia menegaskan jika keberadaan BPPD tersebut tidak bisa memajukan pariwisata Lotim, maka tidak bisa mendapatkan anggaran dari APBD.

“Kalau BPPD ini tidak bisa menunjukkan hasilnya, jangan harap mendapatkan anggaran dari APBD,” ancamnya.

Kemudian lanjut Daeng, Komisi IV dalam waktu dekat ini akan mengundang BPPD Lotim untuk memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memajukan parawisata Lotim.

“Jika tidak ada langkah nyata yang bisa dilakukan, bubarkan saja BPPD,” ancamnya. (par)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here