Ida Made Santhi Adnya, SH., MH. FOTO LALU HABIB FADLI/GERBANG INDOESIA

GerbangIndonesia, Mataram – Kisruh di internal Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB belum usai. Selain tudingan pemecatan pengurus, melainkan juga terkait aset pura, sampai pengurus yang direkrut didominasi janda hingga aparat kepolisian. 

Baca Juga: Puji Program Kampung Sehat, Gubernur NTB: Mampu Tekan Covid-19

Ragam persoalan ini pun diklarifikasi Ketua Harian PHDI NTB, Ida Made Santhi Adnya, SH., MH. Sejauh ini kata Made Santhi, PHDI NTB sangat solid dari segi kepengurusan. Koordinasi dengan segenap pengurus hingga kini masih baik-baik. Tidak seperti isu yang berhembus di tengah masyarakat.

“Tapi jujur, kami akui ada segelintir oknum yang merasa tidak puas dengan keputusan kami. Kami sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi memang jika ada yang mengganjal, mari kita duduk bersama,” ajaknya.

Kemudian terkait salah satu pengurus PHDI NTB yang di-PAW, Made Santhi menegaskan bahwa langkah itu sudah sesuai dengan AD/ART PHDI. Dimana pengurus utama Parisada seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak diperbolehkan aktif sebagai pengurus partai politik (Parpol). 

“Itu tertuang pada Pasal 27 AD/ART Parisada. Tapi begini, mereka tidak kami pecat, tapi digeser kebagian yang sesuai bidangnya,” terangnya dengan nada santai.

Pria berkumis ini menjelaskan pula, bahwa Parisada tidak diperbolehkan mengambil keputusan sendiri. Harus melibatkan tiga komponen yakni Dharma Upapati (Sulinggih), Parumam Walaka (Penasehat) dan Pengurus Parisada.

“Kita sudah melalui koordinasi ketiga komponen tersebut, makanya melahirkan sebuah keputusan. Lalu kenapa saya disalahkan? Kenapa saya diminta mundur? Kan kebijakan kami sudah sesuai aturan dan AD/ART,” sanggahnya.

Kemudian terkait wewenang mengurus Puri, bahwa PHDI sudah mengeluarkan surat pembatalan SK PHDI sebelumnya yakni tahun 2017. Sebab selama empat tahun ini, Ketua Puri Pamaton tidak bisa membuat pengurus definitive. Sehingga PHDI NTB membatalkan sementara SK Anak Agung sebagai penanggung jawab Puri.

“Keputusan pembatalan itu melalui rapat PHDI dengan tiga komponen di atas. Pertimbangannya, kami ingin pengelolaan pura itu tertib dan pelaksanaannya secara demokratis. Bukan karena minat dari orang tertentu saja yang bisa mengelola,” ungkap mantan Ketua PHDI Kota Mataram dua periode itu.

Sedangkan pengelolaan pura dan asetnya sudah ada badan/komisi yang dibentuk sejak tahun 1938. Tepatnya zaman pemerintahan Belanda. Kemudian pada zaman kemerdekaan, 1976 yang SK-nya dibuat Bimas Hindu dan Budha I Gede Pudja, yang kemudian sekarang dikelola oleh lembaga-lembaga Hindu yakni Pengurus Krama Pura secara otonomi.

Baca Juga: Lima Zodiak Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya di Masa Depan, Kamu Termasuk?

Dari rentetan persoalan ini, menurut dia, oknum yang meminta Ketua Harian PHDI NTB mundur tidak memenuhi unsur subjektifitas. Sebab yang mereka permasalahkan itu tidak serta merta dibarengi pembuktian ataupun data.

“Kami ingin menuntaskan persoalan ini. Mari kita berdiskusi bersama,” pintanya lagi. (abi)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here