Kepala UPT Samsat Tanjung Lalu Irnadi Kusuma. FOTO ANGGER RICO/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Wajib pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara umum dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara khusus mendapat sejumlah keringanan. Hal ini sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Kendaraan Bermotor. Masyarakat yang belum membayar pajak diberi potongan hingga 50 persen. Demikian diungkapkan Kepala UPT Samsat Tanjung Lalu Irnadi Kusuma, Jumat (5/8).

Baca Juga: Pemilihan DPD RI Dapil NTB 2024, Pendatang Baru Berpotensi Tumbangkan Petahana

Menurutnya, program ini sudah dijalankan bahkan dua hari sebelum pergub tersebut terbit. Program 3 in 1 ini menyebutkan bagi wajib pajak motor yang belum membayar pajak dibebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kemudian wajib pajak dibebaskan tunggakan di atas 5 tahun khusus untuk masa pajak tahun 2016 ke bawah. Kemudian PKB mendapat diskon sampai 50 persen yang polanya flat, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana diskon PKB ini bisa berubah ubah setiap bulan.

“Untuk diskon PKB 50 persen itu berlaku 5 persen untuk WP aktif yang membayar tepat waktu. Sementara diberlakukan 50 persen untuk masa pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021,” ungkapnya.

Dijelaskan, kebijakan ini didasari lantaran sejumlah kondisi yang dialami masyarakat. Tidak bisa dipungkiri perekonomian masyarakat di NTB belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, maka dari itu selain untuk membantu dan meringankan beban masyarakat program ini juga guna menyasar wajib pajak yang notabene tidak aktif. Program 3 in 1 tersebut tengah intens di sosialisasikan karena terdapat jangka waktu yaitu mulai periode Bulan Agustus hingga Oktober 2022 ini.

“Hanya 3 bulan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober. Ini sangat strategis karena diskonnya flat dia 50 persen. Kita juga ini memicu supaya WP yang jarang bayar pajak ini untuk aktif,” jelasnya.

Pihaknya dalam melakukan sosialisasi ini sudah bersurat ke pihak kecamatan. Rencananya UPT Samsat Tanjung akan turun langsung hingga ke desa-desa, bahkan hingga menjemput bola ke rumah warga. Khusus di Lombok Utara sendiri, disebutnya tercatat ada sekitar 74 ribu wajib pajak kendati yang rajin membayar hanya sekitar 50 persen. Tentu ini menjadi PR tidak hanya Pemprov NTB secara umum namun juga Pemda Lombok Utara secara khusus. WP yang tidak patuh tersebut, notabene masyarakat yang tinggal di bukit-bukit atau pedalaman daerah.

“Kami pernah lihat langsung di salah satu desa itu rata-rata 95 persen mati pajak motornya di sana. Namun balik lagi kembali kepada kesadaran masyarakat,” katanya.

Terhadap target pajak sendiri hingga saat ini Mantan Karo Pemerintahan Setda Provinsi NTB itu mengatakan, dari target sebesar Rp 21 miliar kini realisasinya sudah tercatat 51 persen. Sementara untuk target tahun lalu yaitu sebesar Rp 19 miliar realisasinya sangat bagus dengan persentase 103 persen. Meski target tahun ini belum tercapai, pihaknya optimis bisa merealisasikan sebagaimana target tersebut. Pasalnya, ia menyakini intensitas wajib pajak di akhir tahun sangat tinggi hal ini terbukti seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Insyallah ketaatan terhadap membayar pajak masyarakat kita di sini luar biasa. Kalau saya optimis, karena target pajak harian kita itu saja rata-rata bisa tercapai kok, nilainya setiap hari sebesar Rp 87 juta,” terangnya.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun

“Pajak ini nantinya juga akan kembali ke masyarakat Lombok Utara lagi untuk kepentingan pembangunan daerah itu yang paling penting,” imbuhnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here