Gerbangindonesia, Lombok Utara – Masyarakat Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan hearing ke Kantor DPRD Lombok Utara pada Rabu (19/10).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Kedatangan mereka mengeluhkan soal sejumlah permasalahan yang dihadapi di pulau pariwisata tersebut. Tidak hanya menyangkut infrastruktur yang idealnya harus menunjang kawasan wisata itu, namun dari aspek pelayanan di fasilitas kesehatan juga dianggap masih jauh dari harapan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Gili Indah Muzakie mengungkapkan, di tiga gili banyak keluhan dari masyarakat umumnya mengenai infrastruktur yang minim. Jalan-jalan desa di sana kerap kali banjir ketika musim hujan turun, padahal jalan itu dilalui oleh wisatawan nyaris setiap hari. Kemudian mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) yang juga dianggap masih sedikit. Sebab disejumlah titik di tiga gili penerangan sangat minim sehingga tak jarang hal ini juga dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara (wisman).
“Kedatangan kami untuk mengeluhkan sejumlah persoalan yang ada di tiga gili, termasuk menyangkut penarikan retribusi yang saat ini bergejolak di masyarakat. Kemudian untuk infrastruktur yang masih sangat minim di gili, lalu soal kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Dijelaskan, banyaknya persoalan di gili kali ini tidak hanya menyangkut pola penarikan retribusi, soal infrastruktur dan fasilitas umum, air bersih, kendati juga menyangkut pelayanan kesehatan. Pasalnya, para petugas yang ada di pustu disebutnya acapkali tidak berada ditempat. Misalnya pada hari ini mereka stand by, namun dihari yang lain mereka tidak ada ditempat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapat akses kesehatan yang layak sehingga dengan adanya keluhan ini supaya bisa diakomodir oleh pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
“Ini sangat urgensi sekali kami sangat butuh sekali untuk kepentingan pariwisata. Termasuk petugas di pustu kita kesulitan sekali, makanya kita minta supaya pemda membangun fasilitas kesehatan yang layak modelnya rumah sakit,” jelasnya.
Keluhan tidak sampai di situ, lanjut Muzakie, banyak pengusaha-pengusaha yang justru tidak berkoordinasi dengan desa dalam melakukan pembangunan investasi di desa. Kendati, mereka sudah mengantongi izin berdasarkan mengakses sistem OSS. Hal ini disebutnya pihak desa kesulitan untuk melakukan pendataan pun pengawasan, terlebih ditemukan banyak bangunan yang sudah dibangun namun tindaklanjutnya tidak ada seperti terbengkalai dan lain sebagainya.
“Makanya kita minta supaya dilibatkan ketika kepengurusan izin itu jangan asal diterbitkan supaya kita bisa tahu juga,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menyikapi berbagai persoalan di gili menyampaikan, gili ini merupakan pusat pariwisata namun banyak persoalan yang terjadi di sana tidak hanya menyangkut air, namun juga persoalan infrastruktur sampai kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat hari ini. Maka dengan itu, menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk membenahi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Pasalnya, gili merupakan penghasil PAD terbesar didaerah sehingga idealnya harus dilengkapi fasilitasnya untuk menunjang kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Permintaan masyarakat tadi bagaimana fasilitas kesehatan supaya dibenahu, lalu pendidikan masih banyak anak anak dari kelas 1 sampai 5 SD belum bisa membaca itu artinya ketidakberhasilan daerah dalam kelola pendidikan. Kaitan dengan guru masyarakat minta tinggal ditempat supaya bisa maksimal, maka ini jadi catatan pemda,” tegasnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, intinya masyarakat gili ingin diperhatikan sebagai sumber PAD tertinggi warga gili berhak menuntut jangan hanya meminta namun kewajiban daerah juga harus memperhatikan ketiga pulau tersebut. Pihaknya mengiyakan kalau perhatian dari pemda ini sangat minim dengan adanya keluhan keluhan yang terjadi sampai hari ini. Jangan justru kekurangan atau minimnya anggaran itu dijadikan alasan terus menerus sehingga masyarakat menjadi pihak yang dirugikan selama ini. Pihaknya berharap dinas terkait harus menindaklanjuti hal ini dan menemukan solusi dalam waktu dekat.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Harus ada alternatif lain segera dilakukan bagaimana caranya kalau bilang anggaran terbatas tentu harus segara diajukan kami di DPR tidak pernah mengatakan itu dicoret sepanjang menjadi prioritas masyarakat,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
