GerbangIndonesia, Lotim – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur pada tahun 2022 ini belum bisa mencapai target. Terlebih capaian PAD di masing-masing OPD juga masih minim, sehingga hal tersebut menjadi atensi Bupati Lombok Timur.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menyampaikan untuk bisa mencapai target PAD pada tahun 2023 mendatang, khusunya capain PAD di masing-masing OPD. Dirinya akan menyiapkan riwet bagi Kepala OPD yang berhasil mencapai target PAD.
“Mungkin perlu ada reward bagi dinas-dinas yang memenuhi PAD, kami akan pertahankan. Tapi bagi yang berkinerja buruk dengan alasan yang tidak masuk akal kita akan eveluasi, kita akan carikan pengganti, yang orangnya progresif tindakannya progresif,” ancam Bupati saat ditemui seusai acara rapat koordinasi bersama semua OPD, Selasa (06/12).
Disebutkan PAD itu sendiri merupakan satu-satunya harapan Pemkab Lombok Timur. Meski tahun depan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Lotim dengan jumlah yang sama seperti tahun ini namun penggunaan sudah terarah dan tidak terarah.
Salah satu penggunaan dana DAU yang diarahkan ialah untuk menggaji PPPK. Sehingga satu-satunya harapannya untuk bisa menjalankan program Pemkab Lombok Timur ialah dana yang bersumber dari PAD.
“Kemarin gaji P3K itu kami harapkan dari pusat. Tapi kan diambil dari dana DAU,” ujarnya.
Disebutkan Bupati, saat ini banyak juga sumber PAD Lombok Timur yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan Pemprov NTB. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang sebelumnya di kelurkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Izin galian C, pengelolaan pulau dan pengelolaan hutan, namun saat ini sudah diambil alih oleh Pemprov NTB sehingga itu berdampak terhadap capaian PAD Lombok Timur.
Dengan banyaknya sumber PAD yang diambil alih Pemprov dan Pemerintah Pusat, dirinya berharap kepada semua OPD bisa lebih berinovasi dan kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD agar target tersebut bisa tercapai.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Contoh Bapenda potensi penagihannya sudah jelas, cuma cara menagihnya yang lebih progresif. Tidak mungkin seorang PNS yang turun langsung menagih perusahaan perusaan besar tanpa tangan-tangan berkuasa, makanya sekarang kami jalan bersama kejaksaan,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
