Gerbangindonesia, Lombok Utara – Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara mendukung sikap penolakan rencana kehadiran Ritel Modern (RM) di Gumi Dayan Gunung. Keempat fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra, NasDem, Golkar, serta PDI Perjuangan.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Sementara anggota Fraksi PAN memberi dukungan atas nama anggota fraksi. Dukungan itu dinyatakan resmi dalam hering bersama puluhan pengusaha lokal di ruang sidang DPRD, Kamis (19/1).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hakamah menyatakan penolakan bukan karena alasan pasalnya. Ia mengklaim telah menyerap informasi warga sebanyak 50 pedagang di Kacamatan Gangga. Alhasil mereka tegas menyatakan menolak.
“Jadi saya sudah turun menyerap langsung aspirasi masyarakat, ada 50 pedagang di Gangga menyatakan menolak kehadiran RM,” ungkapnya.
Kendati apa yang dilakukan belum diketahui pimpinan partainya, ia sebagai anggota fraksi memiliki hak melakukan jejak pendapat, termasuk sejalan dan setuju dengan pengusaha lokal yang menolak.
“Sikap penolakan ini memang belum diketahui pimpinan partai (Wabup), tapi ingat saya ada hak sebagai anggota fraksi ikut setuju terhadap penolakan itu,” tegasnya.
Senada dengan sikap Gerindra, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, I Made Kariase turut mendukung penolakan tersebut. Dirinya tegas menyatakan jauh sebelumnya telah mengkoordinasikan hal itu dengan pimpinan partainya.
“Dukungan untuk menolak ini sudah saya sampaikan ke pimpinan saya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pengusaha Lokal, Safwan menjelaskan, selama membuka usaha dirinya telah mempekerjakan enam orang karyawan. Selama bekerja mereka diklaim dapat membantu ekonomi keluarga. Maka demikian, ketika adanya ritel modern, otomatis usaha yang ia geluti justru akan meredup.
“Saya ada enam karyawan jika usaha kami tutup siapa yang bertanggung jawab,” katanya gusar.
Menurutnya, niatan Bupati menghadirkan ritel modern dinilai mengancam keberlangsungan usaha mereka. Penyebab itulah kemudian yang nantinya berimbas ke para karyawan yang dipekerjakan mereka.
“Soal usaha kami tutup tidak masalah tapi soal nasib karyawan yang berhenti ini yang perlu dipertimbangkan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wiramaya Arnadi selaku perwakilan masyarakat dan pedagang mengatakan, jika dalam hearing tadi sejumlah fraksi sudah menandatangani berita acara penolakan adanya ritel modern. Namun tidak berhenti di situ, pihaknya beserta sejumlah pedagang dan masyarakat akan merencanakan aksi demo ke Kantor Bupati untuk menjegal kebijakan Pemda tersebut.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Kami akan atur waktu, yang jelas dari 7 Fraksi di DPRD 4 di antaranya menolak. Sekarang kita akan demo ke Bupati, karena tidak bisa dibiarkan ritel ini masuk,” tandasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
