Pengurus DPD II KNPI Lombok Utara Resmi Dilantik

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Utara akhirnya secara resmi dilantik. Berlokasi di Aula RSUD Tanjung Kamis (16/3), pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD I KNPI NTB H. Baihaqi, Bupati Lombok Utara yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Lombok Utara H. Simparudin, serta Ketua DPRD Lombok Utara Artadi.

Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap

Ditemui usai pelantikan, Ketua DPD I KNPI NTB H. Baihaqi mengungkapkan, dalam kepengurusan yang baru saja dilantik ini praktis terdapat semua sektor dari berbagai organisasi yang masuk didalamnya. Pihaknya berharap kepengurusan yang baru bisa bekerja maksimal dalam konteks untuk membangun daerah. Sebab, dalam pembangunan pemerintah harus berainergi dengan semua pihak tak terkecuali para pemuda.

“Kami harap ketua baru bisa berkolaborasi untuk programnya bisa dialokasi. Tapi tidak hanya itu, jangan sampai mengharapkan support dari pemda saja, anggota harus berperan aktif mengali sumber yang lain,” ungkapnya.

Disebutkan, Lombok Utara merupakan Kabupaten pertama yang dilantik ketua serta kepengurusannya yang baru dibawah pimpinan Baihaqi di DPD I. Nantinya, dalam waktu dekat tentu akan ada kabupaten lain yang akan digelar acara serupa. Pasalnya, ini merupakan perintah AD/ART sehingga semua wilayah harus terisi dengan tetap mengedepankan konsolidasi.

“Nanti dalam waktu dekat akan adalagi pelantikan di Lombok Tengah konsolidasinya tetap kita jalankan mengingat ini adalah perintah dari ad/art,” terangnya.

Menyangkut organisasi KNPI yang kerap disebut dualisme, Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Mataram tersebut secara tegas mengatakan jika dinamika sudah selesai. Hal ini berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga praktis menyudahi kubu-kubu yang terlibat dalam berdirinya organisasi KNPI.

“Berbicara KNPI tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi dinamika sudah selesai, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah memberikan legalitasnya berupa SK beserta sertifikat HAKI untuk penggunaan merk dan logo,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Lombok Utara, Candra Adi Susila mengatakan, banyak PR yang harus dilakukan kedepan terlebih kaitan menjadi mitra pemerintah daerah. Salah satu program yang akan dilakukan yaitu menyasar bidang pendidikan serta kesehatan. Hanya saja, sebelum itu pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di sana akan dibahas lebih teknis menyangkut program ke depan.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

“Ini merupakan KNPI periode ketiga, saya harap bisa bersinergi dengan pemerintah kaitan membangun daerah. Banyak program yang bisa kita lakukan kedepan contoh di Dikpora itu KLU masih rendah angka rata-rata usia sekolahnya,” ujarnya.

“Kemudian bagaimana teman teman yang tergabung di sini ini yang backgroundnya pendidikan kita arahkan ke sana. Selanjutnya di kesehatan apalagi untuk menangani stunting tentu butuh sinergi semua pihak,” pungkasnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli