Gerbangindonesia, Lombok Utara – Usai dijanjikan solusi jangka pendek menyangkut one gate sistem penyebrangan ke tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) oleh pemerintah, sampai hari ini Pemerintah Daerah Lombok Utara justru belum merealisasikan solusi itu. Pihak Koperasi Karya Bahari (KKB) menuntut apa yang sudah disepakati tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota KKB Tahani, Sabtu (13/5).
Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap
Menurutnya, dari kesepakatan pertemuan di Provinsi beberapa bulan yang lalu menguap solusi one gate payment. Di mana pihak pemda akan melakukan kajian hukum terlebih dulu sebelum menerapkan opsi ini. Hanya saja, sampai sekarang solusi tersebut terkesan mandek dan pemda belum mengambil langkah tegas soal kisruh penyebrangan ke destinasi wisata dunia tersebut.
“Sekarang ini kajian hukum (one gate payment) sebagai solusi jangka pendek yang dijanjikan pemerintah, sudah kita penuhi dengan melibatkan akademisi. Draftnya pun sudah kita berikan ke Dinas Perhubungan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari daerah,” ungkapnya.
Dijelaskan, terkatung-katungnya persoalan one gate sistem ini membuat dirinya pun masyarakat lokal yang notabene bekerja sebagai boat man merasa rugi. Terlebih ketika kapal mereka dituding tidak layak, pihaknya sudah melakukan kelengkapan sebagaimana petunjuk kementerian perhubungan dengan biaya yang tidak sedikit. Hanya saja, kapal yang sedianya diharapkan dapat mengangkut wisatawan mancanegara justru tidak bisa beroperasi maksimal lantaran janji pemda belum direalisasi.
“Kita sudah penuhi semua apa yang dibilang tidak layak. Mulai dari life jacket, tangga, dan kapal yang kita perbaiki. Tetapi sampai sekarang pemda terkesan lelet, kalau begini kita terus akan jadi penonton dirumah sendiri,” jelasnya.
Analogi jadi penonton dirumah sendiri dimaksud Tahani, bukan tanpa alasan. Pasalnya, pihak Fast Boat dari Bali begitu leluasa dalam mengangkut pun membawa penumpang dari tiga gili menuju bali demikian sebaliknya, sementara nyaris tidak ada sumbangsih yang diberikan kepada pulau alih-alih masyatakat setempat. Maka dari itu, pihaknya mengancam akan melakukan aksi serta mogok kerja jika persoalan ini dibiarkan berlarut oleh pemerintah.
“Anggota akan mengancam melakukan pemogokkan kerja jika hal ini belum tuntas, sebab kami merasa merugi dengan kondisi yang terjadi. Padahal semua sudah kita penuhi, aksi ini sebagai bentuk ketidakpuasan kita terhadap pemda,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Utara Parihin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, kaitan persoalan tersebut beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengundang Akacindo di Ruangan Asisten II. Menurutnya masih ada hal yang perlu di koordinasikan dengan Syahbandar Pemenang supaya semuanya klir. Sebab persoalan penyebrangan ke tiga pulau pun penerapan one gate bukan sepenuhnya hanya jadi kewenangan dinas yang ia pimpin.
“Besok (Senin, Red) kita sampaikan secara lengkap karena masalah ini bukan kewenangan sepenuhnya di perhubungan, ada di sana Syahbandar dan lain-lain. Semua sedang berproses agar kita sama-sama nyaman dan aman,” katanya.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Ya akan segera kita selesaikan tapi kan ada catatan yang harus kita singkronkan agar semuanya jadi baik,” imbuhnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
