Gerbangindonesia, Lombok Utara – Ketua DPRD Lombok Utara Artadi merelakan supaya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menganggarkan Pembangunan Kantor DPRD baru. Politisi Gerindra ini menilai, ketimbang membangun kantor lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk mensiasati pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang saat ini belum keruan sumber dananya. Hal ini diungkapkan nya kepada media, Senin (15/5).
Baca Juga: Demi Indonesia Emas 2045, Kapolri Minta Serikat Mahasiswa Muslimin Ingat Soal Ini..
“Daripada untuk membangun Kantor baru lebih baik anggaran itu dialihkan saja untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana gempa,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerima RTG. Terlebih anggaran dari pemerintah pusat juga belum karuan apakah akan digelontorkan lagi atau tidak. Pihaknya mengaku miris masih mendengar ada masyarakat yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Jika dipaksakan dibangun Kantor DPRD tahun ini, hal tersebut dinilai akan menyakiti hati masyarakat Lombok Utara.
“Kami tidak mau memaksakan, apalagi Kantor DPR ini saya kira tidak urgent. Yang lebih penting bagaimana masyarakat punya rumah dulu,” terangnya.
Dewan dua periode ini mengaku, persoalan RTG ini belum bisa tuntas padahal sudah sejak 2018 program ini berjalan. Jika keuangan pemerintah pusat tidak lagi diberikan, maka solusinya hanya melalui APBD. Hanya saja, dengan porsi APBD yang saat ini RTG harus diselesaikan secara bertahap dengan memprioritaskan pun mengorbankan pembangunan yang notabene tidak terlalu urgensi.
“Saat ini hanya dengan APBD entah melalui program RTLH atau apapun. Karena kalau melalui pokir nilainya sangat sedikit, bukan kami tidak setuju, tetapi ada hal lain yang harus dibiayai oleh pokir. Maka itu kami dorong anggaran Pembangunan Kantor DPR itu dialihkan saja ke RTG,” jelasnya.
Pemda Lombok Utara, lanjut Artadi, harus segera mengambil langkah menyangkut persoalan ini jangan sampai masyarakat terus melarut dalam ketidakpastian. Jika ada peluang untuk menjemput anggaran di pusat, maka harus dilakukan. Kendati jika tidak bisa, pemda harus menangani sebagian melalui APBD. Pihaknya juga akan memanggil BPBD untuk mengkroscek sejauh mana progres penanganan RTG sejauh ini.
“Jangan dibiarkan masyarakat ini menunggu tapi tidak pasti. Paling tidak ada penanganan meskipun secara bertahap,” katanya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Kita akan panggil BPBD untuk melihat progresnya ini sudah sampai mana. Apakah pusat mau atau tidak memberikan kami anggaran di daerah,” tandasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
