Gerbangindonesia, Lombok Utara – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersikeras agar bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dianggarkan di APBD Murni tahun anggaran 2024.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Ketua DPRD KLU, Artadi mengaku bahwa pada era pemerintahan sebelumnya BOSDA dianggarkan setiap tahun. Dimana guru honorer masing-masing mendapatkan Rp 250 ribu per bulan. Hanya saja sejak pemerintahan Djohan Sjamsu dan Danny Karter Febrianto BOSDA tidak lagi dianggarkan.
“Untuk itu saya meminta dana BOSDA yang dulu pernah dianggarkan di pemerintahan sebelumnya dianggarkan kembali tahun depan. Kita miris dengan pendapatan guru honorer saat ini. Mereka hanya terima dana BOS dan itu dari pusat. Lantas dimana perhatian pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (31/10).
Untuk itu, kata Artadi, saat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 BOSDA harus masuk di dalam usulan pemerintah daerah.
“Saya pastikan dulu di KUA PPAS 2024 BOSDA itu muncul dulu baru saya tandatangan. Kalau tidak itu saya tidak mau tanda tangan,” ucapnya.
Karena pihaknya bersikeras maka BOSDA pun akhirnya dianggarkan di APBD murni tahun anggaran 2024. Hanya saja untuk besaran anggarannya saat ini belum diputuskan. Besaran ini disebutnya melihat kemampuan keuangan daerah. Ada tiga opsi yang DPRD sampaikan yaitu Rp 500 ribu, Rp 700 ribu dan Rp 1 juta.
“Ini akan coba kita diskusikan nanti di Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” sebutnya.
Jumlah tenaga honorer di KLU jelasnya sekitar 1.507 orang. Terkait apakah itu akan disamaratakan pendapatannya per bulan juga sampai saat ini masih dalam pembahasan. Yang jelas kata politisi Gerindra ini BOSDA itu harus ada tahun depan. Sebab itu diharapkan menjadi penyemangat bagi para guru honorer untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik mulai PAUD, SD hingga SMP.
“Percuma kita bangun infrastruktur yang banyak tetapi kesejahteraan guru tidak kita perhatikan. Sebab bagaimana mereka mau fokus mengajar kalau isi dapurnya tidak ada. Untuk itu bagaimana pun caranya BOSDA harus ada tahun depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi mengatakan pihaknya setuju agar BOSDA dianggarkan di APBD murni tahun anggaran 2024. Hal ini karena kondisi keuangan daerah mulai membaik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kondisinya sangat terpuruk akibat gempa bumi dan pandemi covid-19.
“Awal pemerintahan Djohan Sjamsu dan Danny Karter Febrianto APBD nya di angka Rp 1 triliun lebih turun menjadi Rp 915 miliar kemudian turun lagi menjadi RP 867 miliar. Wajar BOSDA tidak kita anggarkan,” jelasnya.
Untuk saat ini kata Anding kondisi keuangan daerah sudah mulai normal. Di APBD perubahan ini saja berada di angka sekitar Rp 1 triliun lebih. Untuk itu pihaknya yakin mampu untuk menyediakan anggaran BOSDA. Hanya saja terkait besarannya ia mengaku belum bisa memastikannya di angka berapa.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Saya belum berani berbicara angkanya. Ini masih akan kita bahas,” tandasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
