Bupati H. Djohan Sjamsu saat menerima WTP dari BPK yang ke-10. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kali secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Kamis (30/05/2024).

Baca Juga: Nikahi Wanita Sumbawa, Pria Asal Malaysia Ditangkap Pihak Imigrasi Lantaran Menyalahi Izin Tinggal

Laporan Hasil Pemeriksaan itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, dari kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana. Dalam sambutannya, Ade Iwan menyampaikan bahwa berkat perjuangan dan komitmen bersama, seluruh Kabupaten yang hadir mendapatkan predikat WTP.

“Kabupaten Lombok Utara sendiri telah berhasil mendapatkan 10 kali predikat WTP dan kali ini dengan total nilai sebanyak 76,91 persen,” ungkapnya.

Dijelaskan, proses pemerikasaan telah berjalan sesuai standar, selain itu proses audit yang dilksanakan telah dilakukan dengam benar dengan review berjenjang oleh tim review, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meminimaisir kesalahan pemberian laporan hasil.

“Terkait dengan hasil pemeriksaan beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh kepala daerah yaitu pendataan wajib pajak yang maksimal, pemahaman potensi daerah sehingga peningkatan PAD dapat berjalan maksimal,” jelasnya.

“Pokir yang masih banyak tidak tepat sasaran, honorarium dengan jumlah dan nilai yang tidak sesuai, belanja pegawai serta pengelolaan keuangan diluar mekanisma APBD,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyampaikan, selama proses audit dilaksanakan, tentunya banyak kekurangan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan kekurangan-kekurangan tersebut seluruh pemerintah daerah yang hadir bertekad untuk mengikuti aturan dan pedoman kegiatan, sebagai acuan agar dapat menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik, terukur, terarah dan akuntabel ke depannya.

“Untuk menindaklanjuti temuan atau catatan atas LKPD pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-NTB, seluruh kepala daerah telah menyusun rencana aksi yang dalam impelementasinya. Tentu mengharapkan bimbingan serta arahan dari BPKP NTB agar tindaklanjut hasil audit dapat terlaksana dengan tepat sasaran,” katanya.

Djohan juga berharap hasil audit yang telah diserahkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah dan jajarannya sehingga lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta kegitan pembangunan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43

“Atas WTP yang secara berturut-turut selama benerapa tahun terakhir yang telah didapatkan oleh Kabupaten Lombok Utara, saya selaku Kepala Daerah KLU menyampaikan terimakasih atas sinergi seluruh pihak yang terlibat, serta atas bimbingan atau arahan yang makasimal dari institusi terkait termasuk BPKP NTB,” pungkasnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here