Gerbangindonesia, Lombok Utara – Di tengah berbagai konflik menyangkut ancaman krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum juga menemukan solusi. Hal ini pun lantas dikritisi oleh Tim salah satu pasangan calon (Paslon) Muchsin-Juniadi (MJA).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Sebab bukannya mengambil langkah kongkret, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu justru diduga sibuk melakukan kampanye paslon Najmul-Kus (NK). Hal ini diungkapkan Ketua Tim Hukum MJA Marianto, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, belakangan video Bupati Djohan berjoget dalam salah satu kampanye Paslon NK viral, hal ini membuatnya miris. Betapa tidak sebagai pimpinan daerah orang nomor satu di kabupaten yang baru lepas dari status daerah tertinggal ini malah terlihat riang gembira. Sementara persoalan mencekam tengah dialami masyarakat Gili Trawangan dan Meno. Di mana usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin operasional PT TCN praktis tidak ada opsi air untuk masyarakat dan pengusaha.
“Bagaimana bisa berita tentang krisis air bersih dan ancaman PHK hotel didepan mata, tamu mancanegara mulai kabur menuju Bali, Bupatinya sibuk berjoget joget tanpa memikirkan perasaan rakyat yang sedang kesusahan,” ujarnya.
Ia menyebut hari ini belasan Sapi warga mati lantaran keterbatasan air bersih, demikian dengan masyarakat yang terpaksa minum air asin. Idealnya Bupati harus bersikap untuk bagaimana mengatasi persoalan tersebut, Djohan Sjamsu masih menjabat sehingga sudah menjadi kewajibannya menghadirkan kenyamanan kepada warga terutama di Gili. Bukan justru mempertaruhkan pariwisata dengan mengizinkan PT TCN beroperasi yang notabene diduga merusak lingkungan.
“Saat meminta kekuasaan (Djohan Sjamsu) pada rakyat menangis sejadi jadinya, saat berkuasa malah bejoget joget dan menari nari diatas penderitaan rakyat. Jangan justru ini menjadi persoalan baru, karena nanti banyak hotel yang tutup,” semprotnya.
“Berita tentang Gili Tramena tembus media internasional Bapak Bupati Jangan menambah luka rakyatmu harus tegas dan mengambil langkah kongkret. Kalau mau jadi tim kampanye ya berhenti dulu lah jadi Bupati,” imbuhnya.
Diketahui, KKP telah mencabut izin lokasi PT TCN di Gili Trawangan melalui surat bernomor: B.5693/DJPKRL.2/PRL. 140/IX/2024 telah mencabut izin lokasi pemanfaatan ruang laut di Gili Trawangan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat mens rea yang terindikasi dugaan korupsi menguat terhadap proses perizinan tersebut. Belum lagi beberapa waktu lalu, masyarakat Dusun Gili Meno melakukan aksi demo menolak pembangunan instalasi air TCN yang akan beroperasi dan direstui oleh Pemda KLU di Meno.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Saya tidak berbicara teknis air, airnya silakan cari dari mana jangan sampai kau yang memulai orang lain jadi tumbal kan kita sudah dorong mau bantu dari kemarin kemarin sudah rapat dengan PDAM juga, kurang apalagi. Biasanya di dalam pelanggaran sektor di situ ada berkelindat tindak pidana korupsi ada mens rea biasanya, bukan tidak mungkin ini berpotensi demikian (korupsi),” ucap Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria belum lama ini.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
