GerbangIndonesia, Lombok Timur – Suasana panen padi di Desa Wanasa, Kecamatan Wanasaba, hari ini terasa berbeda. Meski dilakukan secara virtual, kegiatan panen raya yang berlangsung di Kelompok Tani Lauk Untas tetap membawa semangat besar bagi para petani dan pemerintah daerah. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, hadir secara daring dan memberikan sejumlah arahan penting bagi keberlangsungan sektor pertanian di wilayahnya, Senin (07/04/2025).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Dalam pernyataannya, Bupati Haerul menyampaikan rasa bangga atas hasil pertanian padi di Wanasaba yang dinilai sangat memuaskan. “Produksi di sini bisa mencapai 7 ton per hektare. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda banyak wilayah lain,” ungkapnya.
Namun, di balik hasil panen yang tinggi, Bupati juga menyoroti permasalahan klasik yang muncul setiap musim panen: anjloknya harga gabah. Ia menegaskan bahwa Perum Bulog tidak boleh menolak pembelian gabah kering petani dan harus membeli sesuai harga acuan sebesar Rp 6.500 per kilogram, langsung di titik panen.
“Tidak boleh ada alasan dana atau teknis. Harga gabah sudah ditetapkan, dan Bulog wajib menyerap hasil petani,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Haerul mengingatkan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas nasional. Ia menolak keras ketergantungan pada impor beras dan menyerukan semangat berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Lombok Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Dengan jumlah penduduk mendekati 1,5 juta jiwa, Lombok Timur memegang peranan penting dalam sektor pertanian regional.
Tidak hanya soal gabah, isu ketersediaan pupuk juga menjadi perhatian. Bupati menyebutkan bahwa masalah kelangkaan pupuk yang sempat meresahkan petani kini telah tertangani. Ia mengimbau para petani untuk melaporkan diri ke Dinas Pertanian jika masih mengalami kendala, agar dapat segera dimasukkan dalam sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Dalam upaya peningkatan produksi, pemerintah daerah berencana menempatkan tenaga pendamping lapangan di tiap desa agar pendampingan kepada petani dapat lebih maksimal. Bupati juga menyinggung persoalan kurangnya tenaga kerja panen dan keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan) seperti mesin pemanen atau combine harvester.
Ia mendorong Dinas Pertanian untuk segera mengajukan penambahan alsintan ke pemerintah pusat agar beban panen tidak hanya bergantung pada buruh harian yang jumlahnya terbatas.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Panen raya daring ini turut diikuti oleh jajaran Forkopimda, mulai dari Kapolres, Dandim 1615, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Cabang Bulog, hingga berbagai OPD terkait. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah Lombok Timur. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
