Gerbangindonesia, Lombok Utara – Puluhan warga Desa Jenggala menggelar aksi demo di depan Kantor Desa Jenggala pada Senin, (24/11/2025). Warga menutut supaya Kades Fakhrudin mundur dari jabatannya buntut viralnya dugaan skandal perselingkuhan usai kegiatan Bimtek di Mataram beberapa waktu lalu.
Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan warga atas perilaku oknum kepala desa yang dianggap telah mencoreng martabat pemerintahan desa dan melukai kepercayaan masyarakat. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan utama. Pertama, mereka meminta agar kepala desa segera mengundurkan diri dari jabatannya tanpa menunggu proses panjang. Kedua, massa menuntut agar seluruh aset desa yang berada dalam penguasaan oknum kades, termasuk sepeda motor dinas, segera dikembalikan.
“Tindakan tersebut merupakan langkah yang harus diambil untuk menjaga marwah desa dan memastikan roda pemerintahan tidak terhambat akibat persoalan pribadi yang telah menjadi konsumsi publik,” ucap salah seorang warga Yardianto.
“Kami sebagai warga kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh kepala desa. Kami harap beliau mundur dengan terhormat. Dulu saat terpilih beliau diterima dengan hormat, maka sekarang kami minta mundur juga dengan hormat,” imbuhnya.
Ia menambahkan, tindakan kepala desa bukan hanya mencederai nama baik pribadi, tetapi juga telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa. Tidak hanya dari kalangan pemuda, suara tegas juga datang dari tokoh adat setempat. Nuryanto, salah satu tokoh adat Desa Jenggala, mengatakan bahwa skandal tersebut telah menyinggung nilai dan norma adat yang berlaku di wilayah mereka.
“Krama adat kami di Desa Jenggala akan menjastis dan menghukum sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kami tegaskan, jangan sekali-kali kepala desa terlihat di kantor ini,” ujarnya di hadapan massa.
Hingga aksi berakhir, kepala desa yang menjadi sorotan tidak tampak hadir di kantor desa. Warga menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk peringatan pertama. Apabila tidak ada langkah jelas dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.(iko)
