GerbangIndonesia, Jakarta — Dorongan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni kembali disuarakan Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), ia menegaskan perlunya pembenahan sistem pendataan agar program pembangunan rumah nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya pada Senin (23/2/2026). Sari menilai, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada ketepatan identifikasi calon penerima manfaat. Ia menekankan bahwa integrasi dan validasi data harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan dijalankan secara masif.
Menurutnya, langkah strategis perlu ditempuh melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data sosial dan ekonomi masyarakat selalu mutakhir. Dengan basis informasi yang akurat, pemerintah dinilai dapat menghindari potensi kesalahan distribusi bantuan serta meningkatkan efektivitas anggaran.
Sari juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program perumahan. Ia menilai, keterbukaan informasi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat tersebut optimistis, jika sinergi antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat, maka target penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara berkelanjutan. Ia menyebut kolaborasi yang solid sebagai kunci agar program besar ini tidak sekadar menjadi angka, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.(red)
