Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Proses evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk Tahun Anggaran 2025 resmi mencapai tahap akhir setelah DPRD menetapkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna, Selasa (7/4/2026). Keputusan ini sekaligus memuat sejumlah catatan penting sebagai arah perbaikan kebijakan ke depan.
Sidang paripurna tersebut menjadi penutup rangkaian pembahasan panjang yang melibatkan panitia khusus dan berbagai komisi di DPRD. Dalam hasil akhirnya, lembaga legislatif memberikan sejumlah rekomendasi yang menyentuh sektor strategis, mulai dari keuangan daerah hingga pembangunan ekonomi.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam penyampaiannya menyambut baik hasil evaluasi tersebut. Ia menilai rekomendasi yang diberikan DPRD sebagai bentuk kontrol yang konstruktif sekaligus dukungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menggali potensi pendapatan baru serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan.
Tak hanya itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi perhatian. Hal ini terutama berkaitan dengan pengelolaan dana transfer agar lebih efektif dan tepat sasaran. DPRD juga menekankan pentingnya pembenahan sistem perpajakan daerah, termasuk perbaikan dan pemutakhiran basis data pajak.
Dalam bidang pembangunan, DPRD mendorong percepatan pelaksanaan program pada tahun 2026. Langkah ini dinilai penting agar manfaat pembangunan, baik infrastruktur maupun program sosial, dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Sektor pertanian turut menjadi fokus perhatian. DPRD menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui nilai tambah hasil pertanian.
Selain itu, isu pupuk bersubsidi kembali menjadi sorotan. DPRD mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap perubahan kebijakan nasional agar distribusi pupuk tetap lancar dan tepat sasaran.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan yang telah disampaikan. Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Dengan rampungnya pembahasan LKPJ ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah Lombok Timur ke depan semakin terarah, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.(dan)
