GerbangIndonesia, Mataram — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2026, Rabu (16/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, sebagai langkah awal dalam menyusun dokumen strategis di bidang penatagunaan tanah.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran internal BPN, di antaranya Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Selain itu, turut hadir perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian Provinsi NTB, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kegiatan juga diikuti secara daring oleh perwakilan Direktorat Jenderal Penataan.
Stanley dalam arahannya menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor sejak awal proses penyusunan NPGT. Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat.
“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan seluruh pihak memahami peran masing-masing dalam mendukung penyusunan NPGT, sehingga hasilnya nanti benar-benar dapat menjadi acuan yang kuat dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pertanahan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum sosialisasi awal terkait pelaksanaan kegiatan NPGT di tingkat kecamatan. Sinergi antarinstansi dinilai menjadi faktor kunci dalam menghasilkan dokumen yang komprehensif, mutakhir, dan terintegrasi.
Penyusunan NPGT sendiri merupakan bagian penting dalam upaya pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi penggunaan tanah secara menyeluruh, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, seluruh tahapan penyusunan NPGT Tahun Anggaran 2026 di Provinsi NTB diharapkan dapat berjalan lancar dan efektif. Hasilnya pun diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah tersebut. (*)
