GerbangIndonesia, Mataram – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Tim Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka pengumpulan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penetapan Hak dan Pendaftaran serta Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Forum ini menjadi sarana koordinasi dan diskusi antara Biro Hukum Kementerian ATR/BPN dengan jajaran pelaksana di daerah guna menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan hak, pendaftaran tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi di lapangan menjadi bahan penting dalam proses penyusunan regulasi yang lebih efektif dan aplikatif.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi NTB, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP), serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (PPS) dari Kantor Pertanahan se-Pulau Lombok. Sementara itu, Kepala Seksi PHP dan Kepala Seksi PPS dari Kantor Pertanahan se-Pulau Sumbawa turut mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara unit pusat dan daerah dalam mewujudkan regulasi pertanahan yang memberikan kepastian hukum, mendukung penyelesaian sengketa secara efektif, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang profesional dan terpercaya.
