Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pendidikan demokrasi sejak dini mesti di tanamkan, kali ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Utara sambangi pemilih potensial di Pondok Pesantren terbesar di Kabupaten Lombok Utara Al- Istiqomah Kapu Desa Samaguna Kecamatan Tanjung. Rabu (05/08/2026).
“Saya berterima kasih atas kunjungan team Bawaslu KLU, kegiatan positif ini insya Allah bermanfaat serta berdampak, silahkan kapanpun berkunjung kami terbuka dan jadika pondok ini sebagai halaman dan rumah sendiri untuk kegiatan berikutnya,” ucap pimpinan Al- Istiqomah Hidayatullah, Lc.
Hidayat menuturkan, sepanjang kegiatan pihaknya meminta team Bawaslu agar tidak sungkan, pondok ini adalah rumah bagi semua termasuk Bawaslu, kapan pun kegiatan serupa mau digelar, pintu pondok siap diketuk dan di kabari kapanpun, ada banyak santri yang bisa dikerahkan untuk mengikuti kegiatan, saat ini jumlah santri yang ikut baru hanya 150 santri, ada masih ada banyak santri dan alumni yang bisa dikondisikan untuk mendukung kegiatan positif Bawaslu, silahkan juga dipilih lokasi di pondok barangkali saja bisa di pakai.
“Alhamdulillah lokasi kita di beberapa titik dapat dimanfaatkan, bisa menampung banyak peserta silahkan mau di pake mana saja. Bisa lapangan atau gedung yang lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu KLU Deni Hartawan dalam sambutannya menyatakan, Pendidikan Demokrasi Sejak dini untuk membangun kesadaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, bertujuan untuk turut membantu melakukan pengawasan dan mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.
“Saatnya generasi muda memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, pemahaman nilai-nilai demokrasi yang dapat dipraktikkan para pelajar melalui berbagai aktivitas di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS,” katanya.
“Melalui pengalaman tersebut, para siswa telah belajar mengenai proses demokrasi sejak dini, kami mengajak para peserta untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi Bawaslu serta pendidikan pengawasan partisipatif,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P2PS), Dr. Suliadi, menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat tiga lembaga utama, yaitu KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Ia juga menegaskan bahwa sekolah dan tempat ibadah harus tetap menjadi ruang pendidikan yang netral dari aktivitas politik praktis.
“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang penggunaan tempat ibadah maupun lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye. Karena itu, sekolah dan pondok pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang netral dari politik praktis,” tegasnya,” ujarnya
Lebih lanjut, Suliadi mengatakan pendidikan juga menjadi bekal utama bagi generasi muda untuk mewujudkan cita-cita sekaligus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, salah satunya melalui demokrasi, dan partisipasi pengawasan pemili dan Pemilihan.
“Kami mengajar anak-anak untuk berperan aktif turut membantu memberi dukungan dengan cara mendaftarkan diri sebagai pemilih bagi siswa syarat usia genap 17 Tahun dan memiliki KTP, ” tukasnya
Pada waktu yang sama Ria Sukandi, selalu kordiv Hukum, Pencegahan Parmad dan Humas mengajak peserta untuk andil dalam pemenuhan hal Adminduk (KTP elektronik) bagi siswa yang sudah genap 17 tahun. Hal tersebut dijelaskannya sebagai bagian dari syarat utama dalam pemenuhan hak sebagai pemilih.
“Untuk syarat menjadi pemilih harus memiliki KTP, maka saat nya bagi para santri untuk memilikinya. Manfaatnya tidak hanya masuk menjadi wajib pilih tetapi ada banyak manfaat lain juga,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap akan ada para santri yang lahir sebagai calon pengawas yang berani melaporkan terhadap tindakan pelanggaran pada saat Pemilu nanti, menjadi pelapor sekaligus benteng mengawal demokrasi dari kampanye politik uang dan SARA.
“Jadilah bagian dari Bawaslu untuk kualitas Demokrasi dan Pemilu yang berintegritas dimasa mendatang. Ditangan santri ada harapan besar, demokrasi dan Pemilu dapat tumbuh sesuai harapan para ulama dan pendiri Bangsa,” pungkasnya.(iko)
