GerbangIndonesia – Lombok Barat — Ketua Forum Bersih dan Berintegritas (FBI), Sahbandi, menyampaikan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah saat menghadiri hearing bersama Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis (6/8/2026). Dalam forum tersebut, ia meminta DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah realisasi program Rp 1 miliar per desa yang merupakan bagian dari janji politik pemerintah daerah.
“Pertama, kami mempertanyakan program Rp 1 miliar per desa. Apakah sudah ada regulasi atau dasar hukum yang dibuat oleh bupati bersama DPRD untuk pelaksanaannya? Jangan sampai desa hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi tidak memiliki ruang menentukan prioritas pembangunan karena kembali bergantung pada pokok-pokok pikiran (pokir). Masyarakat banyak bertanya mengenai kepastian aturan program ini,” ujar Sahbandi.
Selain itu, ia mempertanyakan keberlanjutan sejumlah program unggulan lainnya, seperti Rp100 juta per dusun dan Kartu Sejahtera Desa.
“Kami ingin mengetahui apakah program Rp 1 miliar per desa, Rp100 juta per dusun, dan Kartu Sejahtera Desa tetap dilanjutkan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian meskipun kepala daerah sebelumnya sedang menjalani proses hukum,” katanya.
Menurut Sahbandi, DPRD perlu memanggil wakil bupati beserta seluruh OPD untuk memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami mendukung DPRD memanggil wakil bupati dan seluruh OPD untuk menjelaskan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Kami ingin pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahbandi juga menyampaikan kritik terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia menyebut pernyataannya didasarkan pada berbagai laporan masyarakat yang menurutnya perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPRD.
“Bapenda ini maling,” ucap Sahbandi.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik atas dugaan persoalan administrasi perpajakan dan pengelolaan pendapatan daerah yang menurutnya banyak dikeluhkan masyarakat.
“Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat terkait persoalan administrasi pajak. Karena itu kami meminta DPRD memanggil Bapenda agar semuanya dijelaskan secara terbuka. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Selain Bapenda, Sahbandi meminta DPRD mengevaluasi kinerja sejumlah OPD lain, termasuk pelayanan RSUD Tripat Gerung, pengelolaan pajak penerangan jalan, fungsi pengawasan Inspektorat, serta tata kelola sejumlah perangkat daerah yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.
“Kami menyampaikan semua ini sebagai aspirasi masyarakat. Kami siap berada di belakang DPRD untuk memberikan informasi yang kami miliki demi mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, anggota FBI, H. Munawar, turut menyampaikan aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di RSUD Tripat Gerung. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari pegawai yang disebut dirumahkan tanpa kejelasan status.
“Kami menerima banyak keluhan dari pegawai yang mengaku dirumahkan tanpa kejelasan. Ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi harus berhenti bekerja. Kami meminta DPRD memanggil pihak rumah sakit agar persoalan ini dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan kepastian bagi para pegawai,” ujar H. Munawar.
Hearing tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD. Sejumlah masukan yang disampaikan FBI diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun Bapenda terkait berbagai kritik dan pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut. (dil)
