Gerbangindonesia, Lombok Utara – Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu meminta supaya PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang merupakan BUMD Provinsi NTB untuk angkat kaki dari gili. Sebab perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Berkat Air Laut (BAL) guna menyediakan air bersih di pulau dinilai menyalahi aturan. Kendati, langkah Bupati itu justru dikritisi oleh warga Desa Gili Indah salah satunya H. Taufik, Selasa (13/9).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Menurutnya, saat ini yang mendapat suplai air bersih dari PT BAL adalah Trawangan dan Meno. Umpama ketika GNE dan BAL diminta untuk berhenti beroperasi, bagaimana pemerintah akan menjamin suplai air ke pelanggan. Terlebih di Gili Meno, yang disebutnya justru tidak ada sumber air tawar di pulau tersebut. Sebab itu untuk menyingkirkan GNE dan BAL idealnya Pemda mencari solusi dan berpikir panjang bukan justru membuat masalah baru.
“Kalau BAL diminta hengkang itu sama saja artinya membunuh masyarakat yang ada di Gili Meno. Bukan kita tidak respons terhadap apa yang menjadi kebijakan bupati sebagai kepala daerah cuma harus dipikirkan dulu matang-matang bagaimana nasib masyarakat Meno karena Meno juga bagian dari KLU,” ungkapnya.
Taufik yang juga merupakan mantan Kades Gili Indah ini mengatakan, apalagi kondisi hari ini sudah memasuki high season yang mana banyak wisatawan berkunjung ke pulau wisata itu. Setidaknya disebutkan tercatat ada 300 Kepala Keluarga (KK) di Meno dan itu merupakan pelanggan air bersih PT BAL, belum lagi para pengusaha yang juga mengandalkan air yang dijual oleh BAL. Idealnya pihaknya tidak mempermasalahkan entah perusahaan A, B, atau C yang menjual air pada intinya bisa menjamin ketersediaan air bersih dengan harga murah.
“Saya sangat tidak setuju (GNE disingkirkan) terserah mau perusahaan mana yang jual air tapi jamin dulu dengan tarif yang sama. Namanya air ini hajat hidup orang banyak yang meninggal saja butuh air apalagi yang masih hidup,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menjelaskan, pemerintah harus mempersiapkan dulu segala kesiapan jika ingin menganti distribusi air dari BAL ke PT. TCN. Pasalnya, masyarakat di pulau mayoritas adalah pelanggan BAL dan tidak bisa justru ujug-ujug di intervensi untuk berganti layanan. Menurutnya Bupati harus mempertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan (Minta GNE angkat kaki) supaya ujungnya jangan sampai masyarakat yang menjadi korban.
“Pemerintah harus pertimbangkan dulu apalagi menyuruh BAL angkat kaki karena masyarakat gili menikmati air, jadi tidak semudah itu mereka angkat kaki apakah sudah siap TCN sediakan air hari ini,” jelasnya.
“Intinya saat ini lengkapi dulu kebutuhan masyarakat, sehari saja masyarakat dan pengusaha tidak dapat air ini akan jadi masalah. Seharusnya harus dipikirkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.
Politisi Gerindra tersebut menyarankan, supaya PDAM, TCN, BAL, dan GNE bekerjasama yang baik bagaimana untuk memproduksi air dan penjualannya kepada masyarakat. Jika terus berpolemik hal ini dikhawatirkan membuat kebingungan di masyarakat. Pemda dalam hal ini harus mengambil sikap tentu dengan mempertimbangkan bagaimana pelanggan yang ada di Gili Meno secara khusus. Karena diketahui, layanan TCN saat ini baru tersedia untuk Gili Trawangan saja.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“PDAM kerjasama saja dengan GNE bagaimana produksi air dan menjual itu yang sekarang. Kalau diputus siapa sekarang yang berani jamin soal air di Meno,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
