erbangindonesia, Lombok Utara – DPRD Lombok Utara melakukan mediasi kepada warga Desa Akar Akar Kecamatan Bayan buntut viralnya jalan rusak yang ditanami pohon pisang. Pasalnya, dewan menilai setelah video penanaman pohon pisang dijalan viral, justru Pemda KLU terkesan bungkam. Rabu (6/3/2024) Ketua DPRD KLU Artadi memanggil sejumlah OPD untuk duduk bersama dengan warga Akar Akar.
Baca Juga: Nikahi Wanita Sumbawa, Pria Asal Malaysia Ditangkap Pihak Imigrasi Lantaran Menyalahi Izin Tinggal
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat masih dijanjikan jika jalan tersebut akan diperbaiki sementara untuk membuka akses warga memanen hasil tanian. Pasalnya, pemerintah tidak bisa menjamin jika jalan tersebut akan diperbaiki dengan menggunakan anggaran APBD atau DAK. Merespon hasil itu, Kepala Dusun Lembah Pediq Abul Hamid menilai, hal ini akan disampaikan kepada masyarakat kendati dirinya mau tidak mau suka tidak suka harus setuju dengan jawaban pemerintah.
“Mau tidak mau apa yang kita dapatkan hari ini akan kita sampaikan ke masyarakat. Kita akan terus tuntut pemerintah sampai jalan ini bisa diperbaiki,” ujarnya.
Masyarakat di tiga dusun yang notabene terdampak jalan tersebut, yaitu Dusun Batu Keruk, Lembah Pediq, Langkakon bahkan mengancam akan melakukan golput alias tidak menyalurkan hak pilih pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun ini. Hal ini menurutnya bentuk kekecewaan jika aspirasi mereka tidak direspon oleh Bupati H. Djohan Sjamsu. Jalan tersebut, sebelumnya sudah dijanjikan akan diperbaiki bahkan ketika Bupati Djohan menggalangkan program 100 hari kerja pasca dilantik, kendati sampai sekarang masyarakat belum menerima upah janji manis Ketua DPC PKB KLU tersebut.
“Warga saya sendiri (yang bilang akan golput) dan itu akan terlaksana, bahkan di video sudah menyebar warga di 3 dusun mengancam golput. Jalan ini sudah 2 kali ditanami pohon pisang, kalau sampai tidak digubris maka kita tidak tahu bisa menjaga kondusifitas dibawah atau tidak,” katanya.
Padahal salah seorang warga di sana mendapat penghargaan dari Bupati Djohan secara langsung sebagai Kordinator Dusun terbaik dalam pemenangan Djohan Sjamsu dalam pilkada sebelumnya. Kekecewaan warga ini, lanjutnya, terus akan digalakkan sampai apa yang menjadi keinginan bisa terpenuhi. Jika tidak maka pihaknya mengancam akan menggedor kantor bupati pun OPD dengan massa yang lebih banyak lagi.
“Kalau tidak kita akan turunkan massa menggedor kantor bupati dan dinas. Kami sudah lelah dengan janji janji palsu bupati,” simpulnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Artadi menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut diketahui jika jalan itu menjadi skala prioritas pemda. Meskipun anggarannya belum jelas namun paling tidak harus ada penanganan sementara. Artadi mengamini jika Bupati harus bertanggungjawab bukan justru menutup mata dengan rusaknya jalan sepanjang 5 kilometer lebih itu. Faktor anggaran menurutnya bukan menjadi soal, selagi bupati mau apa yang bukan program prioritas bisa digeser untuk penanganan jalan itu dulu.
“Jalan itu sudah menjadi skala prioritas dan sudah dibuatkan perencanaan. Tinggal sekarang menunggu eksekusi itu sudah diajukan ke pusat untuk diberikan anggaran. Masyarakat minta kepastian apakah bisa dikerjakan tahun 2024,” jelasnya.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Ini akan jadi preseden buruk bagi Pemda KLU kalau warga di sana golput, apalagi yang menjanjikan itu Bupati di program 100 hari kerja maka Bupati harus tanggungjawab jangan menutup mata,” imbuhnya.(Iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
