Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan ajang Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai kesempatan untuk memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang telah dijalankan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Penilaian tingkat nasional tersebut berlangsung secara virtual pada Jumat (24/7/2026).
Kegiatan dipusatkan di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur dan diikuti Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, jajaran organisasi perangkat daerah, serta sejumlah mitra dari sektor jasa keuangan. Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bergabung melalui sambungan virtual untuk memberikan pemaparan mengenai arah pembangunan ekonomi daerah.
Dalam presentasinya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses terhadap pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendorong terciptanya lapangan kerja.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, pemerintah mengalokasikan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM sebesar Rp20 miliar. Selain itu, Program Lotim Berkembang tetap dilanjutkan melalui pemberian subsidi bunga pinjaman bagi sektor pertanian dan perkebunan agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pembiayaan.
Upaya membangun budaya menabung juga menjadi perhatian pemerintah daerah melalui gerakan Satu Santri Satu Rekening. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan di lingkungan pondok pesantren sekaligus memperluas kepemilikan rekening perbankan di kalangan santri.
Di sisi lain, peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur terus diperkuat. Tidak hanya menjalankan fungsi sosial, Baznas kini diarahkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, pembinaan UMKM, dan penciptaan peluang kerja.
Perkembangan positif juga terlihat dari peningkatan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika pada tahun sebelumnya perolehan dana berada di kisaran Rp10 hingga Rp12 miliar, maka sepanjang 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp24 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Lombok Timur mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat sebesar 4,93 persen dan meningkat menjadi 7,93 persen pada triwulan pertama tahun 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan yang berada di kisaran 13,53 persen. Dengan jumlah penduduk mendekati 1,5 juta jiwa, perluasan akses keuangan dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat.
Dalam penilaian tersebut, sejumlah program unggulan TPAKD menjadi fokus pemaparan. Program Lotim Berkembang yang telah berjalan sejak 2020 dilaporkan berhasil menjangkau lebih dari 14 ribu peternak. Meski sektor peternakan sempat terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 1,03 persen.
Di sektor usaha mikro, pemerintah terus memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM. Program tersebut diperkuat dengan penyelenggaraan Car Free Night sebagai ruang promosi produk lokal. Selama 50 kali pelaksanaan, kegiatan itu berhasil membukukan transaksi hingga Rp464 juta sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran digital.
Pemerintah daerah juga memperkenalkan pengembangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) yang diterapkan di lingkungan pondok pesantren. Program ini dinilai mampu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan syariah sehingga cakupannya diperluas dengan melibatkan lebih banyak pesantren.
Sementara itu, Program Rekening Pelajar telah menjangkau sekitar 308 ribu siswa dengan total saldo tabungan mencapai Rp76 miliar. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman keuangan sejak usia sekolah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas juga diwujudkan melalui Program Petani Mustahik yang mendukung budidaya jagung di lahan seluas 50 hektare. Program tersebut telah menghasilkan panen pada Juni lalu dan menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat berbasis sektor pertanian.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menambahkan bahwa keberhasilan berbagai program tersebut tidak lepas dari sinergi lintas perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dalam setiap program, termasuk pada sektor peternakan dengan melibatkan OPD terkait dan Satpol PP.
Untuk mendukung pengembangan EPIKS, Dinas Pendidikan juga dilibatkan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di lingkungan sekolah dan pondok pesantren. Langkah tersebut dinilai berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong nilai akses keuangan yang tumbuh dari sekitar Rp12 juta menjadi Rp4 miliar.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan ekstrem, Pemkab Lombok Timur turut mengintegrasikan Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Melalui program ini, keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sosial sekitar Rp1,8 juta yang disertai pembinaan kewirausahaan agar mampu membangun usaha secara mandiri.
Pemerintah juga memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem untuk terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga bantuan yang diberikan mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Menutup sesi penilaian, Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, mengapresiasi berbagai program yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap inovasi yang telah dikembangkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan inklusi keuangan, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di daerah.(dan)
