GerbangIndonesia, Lotim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melakukan sosialisasi peraturan pencegahan perkawinan anak. Hal itu dilakukan untuk menekan kasus pernikahan dini di Lotim tidak terjadi lagi.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Bupati Lotim HM Sulaiman Azmy menyampaikan, kendati setiap desa di Lombok Timur telah memiliki Peraturan Desa terkait pencegahan perkawinan usia anak, akan tetapi masih ada saja yang menginginkan perkawinan usia anak dilaksanakan.
“Oleh karena itu sosialisasi peraturan ini sangat lah penting, termasuk kepada Kepala Desa. Dengan demikian kasus serupa tidak akan terulang lagi,” ungkapnya saat membuka Sosialisasi Peraturan Pencegahan Perkawinan Anak di NTB di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Kamis (28/9).
Dirinya berharap seluruh peserta kegiatan tersebut dapat mengikuti kegiatan dengan seksama sehingga membawa manfaat bagi keberlangsungan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu Direktur Advokasi dan Hubungan antar Lembaga BKKBN, Wahidah sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Lotim dan Provinsi NTB terkait regulasi pencegahan perkawinan usia anak yang dinilainya penting.
“Termasuk juga dalam upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu fokus pemerintah saat ini,” ungkapnya.
Dirinya juga mengingatkan pencegahan stunting dimulai dari hulu seperti pada masa anak dan mempersiapkan calon pengantin, dan sebagainya.
Regulasi yang sudah ada akan menjadi referensi dan bahan diskusi pada kesempatan sosialisasi itu. Sehingga diharapkan regulasi yang sudah ada tidak hanya dapat diimplementasikan serta diintegrasikan dengan program terkait.
Sementara itu Gender Transformative Officer UNFPA Nurcahyo yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan kolaborasi semua pihak lintas unit.
“Karena pernikahan dini ini merugikan banyak anak perempuan dan berdampak terhadap pendidikan yang selanjutnya akan mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan layak dan pada akhirnya akan memperpanjang siklus kemiskinan,” ungkapnya.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
Terlebih sambungnya Indonesia memasuki bonus demografi, sehingga ia berharap pertemuan tersebut dapat mendiskusikan serta menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas SDM. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
