Wabup Dany saat melakukan pemaparan soal inovasi daerah. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto mempresentasikan Inovasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui zoom meeting, Rabu (23/11).

Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika

Dalam presentasinya, Wabup Danny memaparkan, pada IGA tahun 2022 Pemda KLU memasukan dua inovasi unggulan. Yang pertama yaitu Pelayanan Jemput Sampah (PJS) yang diharapkan nantinya sampah-sampah dapat di kelola dengan baik, sehingga wisatawan tidak terganggu dengan sampah di Lombok Utara serta memberikan kesan yang baik pada wisatawan.

“Inovasi pelayanan jemput sampah ini telah dilaksanakan selama satu tahun terhitung sejak awal 2021,” ungkapnya.

Dalam penerapan inovasi PJS dikatakannya melibatkan banyak stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kades serta masyarakat. Selain itu pemerintah juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah dan membuang sampah pada tempatnya.

Sedangkan inovasi kedua, lanjut Wabup, yaitu layanan adminduk berbasis desa dimana layanan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Luasnya Kabupaten Lombok Utara serta terbatasnya layanan transportasi di daerah diperlukan program inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan-pelayanan krusial.

“Dengan dijalankannya program inovasi tersebut hampir 99 persen masyarakat telah memiliki dokumen-dokumen kependudukan, dengan adanya data yang lengkap, kedepannya pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam mengambil kebijakan, pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

Kegiatan IGA telah dimulai sejak senin 21 November dan akan berakhir pada rabu 23 November 2022. Untuk Penghargaan IGA sendiri diikuti oleh tujuh provinsi, 13 kota dan 18 kabupaten termasuk juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram dan juga Kabupaten Lombok Utara.

“Adapun tim penilai sediri berasal dari Kemendagri, BRIN RI, dan Kemenko PMK,” pungkasnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here