Gerbangindonesia, Lombok Utara – Ikatan Keluarga Korban Gempa (IKKG) Lombok Utara melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (29/5). Kedatangan puluhan massa aksi ini untuk mempertanyakan kejelasan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang saat ini masih belum mereka terima. Puluhan massa tersebut berorasi didepan Kantor Bupati dikawal oleh aparat.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
Ketua Barisan Nasional Pemuda Desa (Barnas PD) Hamdan yang melakukan orasi mengungkapkan, kedatangan korban gempa ini untuk mempertanyakan kepastian apakah masyarakat yang belum mendapatkan RTG bisa diberikan dana oleh pusat. Terlebih, jika tidak bisa diberikan maka pemda harus bergerak membangun RTG entah dari dana manapun. Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang tinggal didalam Hunian Sementara (Huntara).
“Kami ingin kepastian hari ini bisa atau tidak dilanjutkan pembangunan RTG ini, karena kami sudah capek menunggu dan menunggu saja,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat sembari menunggu kepastian tersebut justru menjual ternak untuk membangun rumah mereka. Padahal disebutnya sejumlah masyarakat yang ikut dalam aksi ini sudah menerima SK hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian soal dana tersebut. Pemda disebut Hamdan, bisa membangun sejumlah kantor opd baru sementara RTG tidak menjadi prioritas dalam gelontoran APBD.
“Kenapa bangun kantor bisa sementara untuk perbaiki rumah warga ini tidak bisa. Hari kami hanya mau kepastian saja,” sebutnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Bimbo Asmuni menjelaskan, jika memang anggaran RTG sudah tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat maka pihaknya selaku perwakilan korbaa gempa meminta agar Presiden Joko Widodo datang ke Lombok Utara untuk menyerahkan kunci secara simbolis. Pasalnya, belum lama ini pentolan aktivis KLU tersebut menilai jika Presiden bisa merespons soal jalan rusak di Lampung, kenapa persoalan RTG yang sudah sejak 2018 justru tak keruan rimbanya.
“Kami tuntut untuk Pak Presiden datang untuk serahkan kunci secara simbolis tanda berakhirnya bantuan gempa di KLU. Kemudian masyarakat KLU yang terdampak gempa inginkan Presiden meninjau kembali apakah bantuan sudah selesai atau belum, ini harus jadi prioritas,” jelasnya.
“Jangan sampai Presiden mengakhiri masa jabatan dengan menyisakan penderitaan kami, sebelum masa jabatan pusat harus melihat kondisi kita di sini,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lombok Utara Zaldy Rahardian yang menemui massa aksi menjelaskan duduk perkara tuntutan. Pemda menurutnya tidak mengesampingkan warga yang belum mendapat bantuan itu, hanya saja saat ini pemda tengah berproses dalam menjemput anggaran hibah yang nantinya akan diperuntukan untuk pembangunan RTG yang terkategori rusak berat. Dalam usulan tersebut juga masuk fasilitas umum (fasum) pun kantor opd.
“Jadi tidak ada alasan pemda tidak peduli, ada 30 persyaratan yang harus kita penuhi. Ini tanggungjawab kita bersama, kalau tidak kami peduli tidak perlu selesaikan (LPJ) mustahil kita bisa dapat bantuan lagi,” katanya.
Bupati sebelumnya, lanjut Zaldy, sudah datang langsung ke BNPB untuk menjemput langsung bagaimana pengajuan anggaran tersebut. Menurutnya, ada lampu hijau sehingga pihaknya di daerah tengah mengebut sejumlah persyaratan untuk pemberian anggaran melalui hibah BNPB. Ia juga mengapresiasi massa aksi karena dengan suara mereka menjadi dorongan dalam menjemput anggaran tersebut.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Kita tidak sedang minta sumbangan ini uang negara jadi mekanisme ada karena KLU satu kesatuan dengan kabupaten lain yang terimbas gempa. Kita sedang usahakan,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
