Gerbangindonesia, Lombok Utara – Event Nasional Gili Festival 2023 yang dikemas dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) minim digaungkan. Bahkan, event berskala Nasional tersebut diklaim tidak memiliki persiapan yang matang. Pasalnya, selain tidak melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) event tahunan tersebut dinilai belum disosialisasi dengan baik.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Soal BPPD tidak dilibatkan dalam event Gili Festival 2023 itu hak Pemda karena kegiatan itu mungkin dianggap bisa sukses hanya dengan OPD terkait dan pengusaha wisata setempat,” ujar Ketua BPPD KLU, Datu Danu Winata, Kamis (07/09).
Menurutnya, ada mis persepsi tentang tugas dan fungsi lembaga BPPD ini. BPPD malah dianggap bukan sebagai mitra tetapi lebih dianggap sebagai kompetitor. Padahal sederhana, lanjut Danu, Pemda yang menyiapkan barang dagangannya mulai dari infrastruktur, destinasi hingga potensinya dan BPPD yang menjual.
“BPPD ini lembaga yang secara fungsi itu memang berbeda. Sebagai Mitra pemda di sektor parwsata, BPPD tidak hanya dituntut untuk promosi, tapi juga harus terlibat dalam setiap penyusunan rencana program pengembangan wisata daerah jangka panjang. Termasuk juga dalam setiap event yang diselenggarakan Pemerintah,” jelasnya.
“Apapun yang menjadi kebijakan Pemda BPPD tidak ingin mengintervensi dalam konteks digelarnya event festival Gili 2023 itu. Kami tidak dilibatkan juga tidak masalah yang penting event tersebut berjalan sukses,” imbuhnya.
Gelaran festival Gili 2023 dianggarkan hanya sebesar Rp 100 juta, dengan mengandalkan sebuah Event Organaezer (EO) sebagai pelaksana. Kendatipun dukungan anggaran itu dinilai minim, namun pihak Dispar berharap kegiatan berkelas Nasional itu sukses digelar dan maksimal. Event berkelas Nasional tersebut rencananya akan diselenggarakan di pulau wisata Gili Trawangan Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai 13-16 September 2023.
Sementara itu, Kadispar Lombok Utara, Dende Dewi Tresni membantah tidak berkoordinasi dengan BPPD dari awal. Bahkan pihaknya beberapa kali meminta BPPD untuk hadir dalam rapat-rapat kecil terkait event ini.
“Sudah kami koordinasi terkait rencana digelarnya event ini, namun BPPD slow respon sehingga kami juga tidak ingin berlarut-larut. Namun yang jelas kami sudah berkoordinasi,” katanya.
Mantan Kadis Perizinan itu mengakui jika dukungan anggaran untuk event gili festival itu minim. Karena anggaran Rp 100 juta itu hanya untuk EO saja. Bahkan, untuk persiapan bolak balik nyebrang ke gili dinas saat ini harus pontang panting juga. Kendati demikian, Dispar berharap kegiatan itu sukses.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Anggaran itu hanya disetujui sejumlah itu saja. Itupun semua langsung diserahkan ke EO-nya, jadi untuk kami mobilisasi bolak balik gili harus memikirkan sendiri,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
