Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dengan telah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Kapala Cepat Indonesia (Akacindo) menyangkut retribusi masuk ke Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena), praktis mensinyalir akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, saat ini diketahui tidak semua pengusaha Fast Boat dari Bali masuk dalam Asosiasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Dende Dewi Tresni, Senin (13/11).
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Menurutnya, idealnya fast boat tersebut harus masuk dalam asosiasi sebagai wadah supaya daerah bisa menjalin mitra untuk pungutan retribusi. Apabila yang bersangkutan tidak mau masuk, diharapkan untuk membuat organisasi atau asosiasi lain supaya bisa digandeng. Dispar tidak bisa melakukan intervensi, apalagi untuk menolak kedatangan fast boat diluar Akacindo.
“Terkait mereka belum masuk lalu wisatawan harus bagaimana itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan Syahbandar dan Perhubungan yang pasti kami akan koordinasi,” ujarnya.
Dijelaskan, koordinasi yang ia maksud akan memberikan penjelasan dan penekanan supaya semua fast boat bisa masuk dalam Akacindo. Sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman cuma fast boat yang masuk dalam Akacindo saja yang membawa wisawatan mancanegara ke gili yang dikenakan pungutan retribusi. Kendati begitu, pola kerjasama ini akan terus dilakukan evaluasi mengingat masih baru seumur jagung kebijakan tersebut diterapkan.
“Dalam membentuk kelompok (Asosiasi) itu prosesnya panjang kalau memang mau bentuk lain, ya silakan saja. Tentu proses panjang ini kita tahap awal inipun nanti akan perlu evaluasi namun paling tidak kita sudah berbuat,” jelasnya.
“Apalagi dari sisi pariwisata yang paling penting kenyamanan tamu, besok pas high season di sana kelihatan efeknya kami harap pemda tidak secara manual memungut retribusi itu,” imbuhnya.
Selanjutnya, Dispar akan menyasar Koperasi Karya Bahari (KKB) yang ada di Pelabuhan Bangsal untuk diajak kerjasama penarikan retribusi masuk tiga gili. Sasarannya tidak hanya penumpang lokal, kendati disinyalir banyaj wisman yang masuk pulau melalui Bangsal. Tak hanya itu, pihaknya juga berencana mengandeng pintu masuk ke gili lainnya seperti di Kecinan, Pandanan, Mentigi dan lain-lain.
“Karena ini orientasinya untuk peningkatan pendapatan, jadi dalam waktu dekat kita akan bahas dengan KKB. Termasuk dijalur lain juga, sehingga tidak adalagi kata kebocoran PAD itu,” tegasnya.
Sementara menyangkut Retribusi Pariwisata sendiri, merujuk data dinas dari Januari hingga Bulan September 2023 tercatat di angka Rp 3,359 miliar. Pada bulan September saja terpantau wisatawan di tiga pulau sebanyak 513.848 orang dan ini baru dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp 10 ribu. Jika ditambahkan dengan dikalkulasi secara keseluruhan, jelas nominal Rp 3 miliar lebih itu otomatis bertambah. Terlebih saat ini bisa dibilang masih kategori low season.
Baca Juga: Polda NTB Gelar Tradisi Pedang Pora Lepas Irjen Pol Djoko Poerwanto
“Kalau kemarin antara tamu yang masuk dan keluar itu tidak terkontrol. Sekarang dengan adanya MoU ini jadi jelas, saya yakin target kami akan bisa tercapai lebih-lebih di 2024 nanti insya Allah akan besar pendapatannya kalau ini bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
