Oknum Kabid Dinsos Disinyalir Tebar Ancaman kepada Masyarakat
Gerbang Indonesia, Loteng – Sejumlah program pemerintah yang bergulir di Dinas Sosial (Dinsos) dan berasal dari Kementerian Sosial disinyalir digunakan sebagai alat kampanye.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Dugaan itu terungkap ketika Wakil Ketua DPRD Loteng, HM Mayuki bersama beberapa anggota DPRD Loteng dari beberapa Komisi memanggil pihak Dinsos, pendamping PKH dan operator desa.
Dalam pemaparannya, Mayuki menyatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa program Kemensos melalui Dinsos Loteng justru dijadikan alat kampanye oleh oknum pejabat Dinsos.
Parahnya, lanjut Mayuki, jabatan dan wewenang oknum itu dijadikan alat untuk menekan kepada masyarakat melalui Opdes dan pendamping PKH.
“Ini ada informasinya masyarakat diancam kalau tidak memihak kepada pilihannya maka akan dikeluarkan dari program itu dan tidak bisa mendapat bantuan lagi, apa-apaan seperti ini,” tegas Mayuki saat mulai membuka diskusi bersama pihak Dinsos, pdp PKH dan Operator Siks ng di Ruang Rapat Banmus DPRD Loteng, Selasa (14/11).
Lebih jauh Mayuki mengungkapkan jika pihaknya mendapat laporan serta bukti bahwa salah satu oknum Kabid di Dinsos berinisial DTM mengumpulkan operator Desa Siks ng di rumahnya untuk melakukan koordinasi mengenai langkah politiknya ini.
Dalam bukti yang diterimanya dalam bentuk audio dan video, oknum Kabid dimaksud menekan kepada Opdes agar ‘menekankan’ kepada masyarakat bahwa bantuan dalam bentuk apapun bisa dicabut jika tidak memihak pada pilihan yang diarahkan oleh Kabid dimaksud.
“Ini sebenarnya bulan Agustus kemarin kami dapat laporan itu, dan itu jelas buktinya. Semuanya dikumpulkan hanya ada beberapa yang tidak hadir, kami mau minta penjelasan itu,” tegasnya lagi.
“Karena ini temuan lapangan,” sambungnya lagi tidak kalah tegas dengan intonasi sebelumnya.
Setali tiga uang, H. Supli sebagai salah Ketua Komisi I DPRD Loteng dengan tegas mengatakan jika pihaknya mendapat informasi bahwa Opdes dan pendamping PKH dijadikan alat untuk ‘menekan’ masyarakat dalam melakukan kampanye.
“Kan ada itu informasinya kalau ada dijanjikan dimasukan menjadi masyarakat penerima manfaat kalau memilih si ‘anu’ dan diancam akan dikeluarkan dari penerima manfaat kalau tidak ikut si ‘anu’. Ini kami mau penjelasan langsung,” katanya sekaligus meminta penjelasan kepada beberapa Opdes dan pendamping PKH.
Sementara itu, Yassir Amrillah dari Komisi I DPRD Loteng mempertanyakan bentuk koordinasi yang dilakukan di Dinsos sehingga hal ini bisa terjadi. Sebab, menurutnya hal ini tentunya sebenarnya tidak bisa lepas dari pengawasan pejabat di atasnya.
“Sebenarnya ada beberapa hal, tapi ini yang paling penting dulu sebab ini akan mengungkapkan semuanya ke depan,” ungkap pria yang sebelumnya juga sempat menjadi salah satu pendamping PKH di Loteng ini.
Menjawab hal itu, pihak Dinsos, Operator Siks ng dan pendamping PKH hanya menjawab secara normatif mengenai mekanisme penambahan, pengalihan dan pemutusan bantuan bagi masyarakat.
Seperti disampaikan oleh Sekretaris Dinsos Loteng, Ahmad Wildan yang hadir dalam pertemuan itu mengemukakan mengenai jumlah data bantuan yang dikucurkan untuk masyarakat Loteng sebanyak 130 ribu orang untuk program BPNT, 6 ribu untuk program PKH, dan program permakananan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebanyak 2.500 penerima.
“Mengenai data rill malah kami tidak diberikan akses oleh PT. POS dan dijawab bahwa sudah ada kesepakatan antara Kemensos dengan PT. POS,” ungkapnya kemudian menjawab masalah penambahan dan pengurangan data.
Baca Juga: Polda NTB Gelar Tradisi Pedang Pora Lepas Irjen Pol Djoko Poerwanto
Hanya saja, dari pengamatan wartawan media ini tidak ada tanggapan secara langsung mengenai masalah isu dikumpulkannya para Opdes dan pendamping PKH oleh oknum Kabid inisial DTH dimaksud. (fiq)
Editor: Lalu Habib Fadli
