Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara yang baru direncanakan bakal dimulai 2022 mendatang. Total anggaran yang dibutuhkan pun tidak main-main, yakni mencapai Rp 45 miliar. Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu memiliki alasan tersendiri, mengapa Kantor Bupati harus dibangun di masa ekonomi yang sulit seperti saat ini.
Baca Juga: Diduga Serobot Tanah, Broker Asal Ujung Pandang Dilaporkan ke Polisi
Kepada wartawan, Kamis (23/12) Djohan mengungkapkan pembangunan Kantor Bupati menjadi prioritas lantaran sudah 13 tahun Lombok Utara belum memiliki kantor sendiri. Terlebih kesempatan pembangunan hanya berada di tahun 2022 lantaran pada tahun 2023 daerah akan sibuk mempersiapkan Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Legislatif.
“Apalagi akhir tahun 2023 kita sudah persiapan pemilu. Jadi kan besar beban ini. Ini 13 tahun kita tidak punya kantor, kerjaannya nitip saja,” gumamnya.
Dijelaskan, dalam persiapan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif tentu akan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Maka pada tahun ini merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan daerah guna menganggarkan pembangunan kantor. Termasuk sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah diusulkan ke pusat perihal pembangunannya. Pasalnya, kantor OPD itu hancur lantaran dampak bencana gempabumi yang melanda daerah di tahun 2018 lalu.
“Termasuk kantor kantor lain ini sudah dikomunikasikan dengan pusat ada beberapa kantor yang sudah kita usulkan melalui BPBD. Ada 4 kantor katanya yang akan didanai oleh pusat. Kasihan orang orang ini tidak punya kantor, bagaimana berpikir cerdas kalau kantor tidak punya,” jelasnya.
Persiapan pembangunan kantor bupati sendiri sudah mulai dilakukan. Salah satunya dengan menuntaskan detail gambar pun melakukan lelang untuk penunjukkan konsultan manajemen konstruksi. Hanya saja, kantor akan dibayar sesuai kemampuan keuangan daerah hal ini tergantung kesepakatan dengan pihak ketiga nanti. Intinya Bupati H. Djohan Sjamsu mau tak mau berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kantor tersebut.
“Saya kira anggarannya sudah dipikirkan, tidak perlu diragukan kita sepakat dengan pihak ketiga supaya anggaran uang muka dibayar dulu nanti diakhir kita bisa bayar itu tergantung perjanjian (dengan pihak ketiga) kita nanti,” katanya.
“Harus kita punya keberanian untuk itu karena kalau semua kita ragu-ragu tidak bisa bergerak daerah. Kalau kita tidak berani sekarang, kapan lagi ayo,” tandasnya.
Sebelumnya, Kabag ULP Setda Lombok Utara, Gunardi mengatakan tahap pelaksanaan pembangunan fisik diperkirakan menghabiskan waktu selama 10 bulan. Sehingga pertengahan Februari sudah dimulai yang kemudian berakhir pada Minggu ketiga Desember tahun anggaran 2022. Jika melihat waktu pengerjaan dan nilai pengerjaan, tentu membutuhkan perusahaan kontraktor menengah ke atas, perusahaan kecil tidak bisa ikut tender di proyek besar ini.
Baca Juga: Lima Zodiak Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya di Masa Depan, Kamu Termasuk?
“Kita estimasikan waktu 10 bulan untuk menuntaskannya. Persyaratan utama harus perusahaan menengah ke atas. Penentuan pemenang tender nanti akan mengikuti tahapan dan ketentuan-ketentuan tender elektronik,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
