GerbangIndonesia, Lombok Timur – Sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur. Beberapa nama yang santer muncul ke publik yaitu dari kalangan birokrasi. Baik yang dari Lombok Timur sendiri, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Juaini Taofik, maupun maupun pejabat eselon II Pemprov NTB seperti Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik dan mantan Kepala Dinas Pertanian Abdul Gani. Semua nama tersebut merupakan putra terbaik Lombok Timur.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini pun melihat, semakin dinamisnya dinamika di masyarakat maupun di Birokrasi Lombok Timur, maka dibutuhkan seorang Pj Bupati yang memiliki karakter yang kuat. Agar mampu membawa pembangunan Lombok Timur mengejar indikator-indikator yang selama ini masih tertinggal.
Sebut saja, masalah kemiskinan, masalah Stunting yang masih lumayan tinggi, masih di angka dua digit, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah mendasar lainnya seperti pertanian. Belum lagi masalah di internal birokrasi dan masalah kinerja birokrasi di Lombok timur yang masih rendah.
“Berdasarkah hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kabupaten Lombok Timur pada predikat Reformasi Birokrasi (RB) 2022 memperoleh nilai C. Sementara predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022 mendapatkan nilai B. Nilai ini merupakan nilai paling buncit dari semua Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB),” sebut Zaini.
Sistem ini kata Zaini, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Lombok Timur membutuhkan seorang Pj Bupati yang memiliki karakter kuat. Harus mampu membuat skat-skat yang ada di birokrasi Lombok Timur mencair, agar kinerja semua OPD lebih maksimal. Untuk itu sebaiknya Pj Bupati merupakan pejabat Provinsi atau pusat, agar lebih netral,” sarannya.
Jika penjabat Bupatinya dari Provinsi menurut dia, akan lebih netral melihat kinerja birokrasi. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola pemerintahan akan bisa maksimal. Dalam artian tidak ada tendensi atau kepentingan di dalam birokrasi itu sendiri.
Pengalaman Pj pada periode yang lalu juga sudah membuktikan.
Pada periode 2018 yang lalu lanjutnya, bisa dijadikan sebuah refrensi yang baik. Artinya dengan ditempatkannya Pj dari pejabat propinsi mampu menyeimbangkan tata kelola pembangunan lebih baik lagi.
“Pejabat Lombok Timur bukan tidak mampu, namun jika Pj Bupatinya dari pejabat internal akan cendrung tidak netral dan akan banyak kepentingan. Selain itu gesekan di internal birokrasi bisa saja terjadi. Dikarenakan kita ketahui bersama sejak awal pemerintahan Sukiman-Rumaksi menjadikan beberapa kubu di dalam birokrasi Lombok Timur,” sebutnya.
Ini semua demi kebaikan pembangunan daerah. Yang ujung-ujungnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat banyak.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Ini semua demi kebaikan pembangunan Lombok Timur, dan pada akhirnya demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” tutup M. Zaini. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
